Pekanbaru, (antarariau.com) - Wakil Gubernur Riau Mambang Mit mengakui hubungan tidak harmonis dalam Pemprov Riau antara gubernur dan wakil gubernur yang kadangkala mengganggu pemerintahan.
"Tidak saya tutupi itu kenyataan dan tiap hari dirasakan baik pada tatanan pemerintahan dan masyarakat," kata Mambang Mit pada acara diskusi lepas "Ngopi Bareng" bersama jurnalis di Pekanbaru, Sabtu.
Dalam kesempatan itu Mambang menjawab pertanyaan sejumlah wartawan perihal disharmonisasi antara Mambang Mit dengan Rusli Zainal sebagai Gubernur Riau. Sebab, banyak pihak sangat menyayangkan hal itu karena selama dua periode kepemimpinan Gubernur Riau Rusli Zainal, disharmonisasi dengan Wakil Gubernur terus terjadi. Sebelumnya, konflik antara Rusli Zainal dan Wan Abubakar selaku Wakil Gubernur Riau terjadi pada periode pertama kepemimpinannya.
Menanggapi hal itu, Mambang mengatakan konflik gubernur dan wakil gubernur akan terus terjadi karena dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah posisi gubernur dan wakilnya ditempatkan dalam satu "kotak" namun wewenang wakil gubernur tidak diatur secara jelas. Dengan begitu, keputusan gubernur menjadi sangat mutlak sebagai lembaga eksekutif, sedangkan peran wakil gubernur tidak diatur secara signifikan.
"Dalam aturannya, eksekutornya hanya gubernur. Wakil gubernur hanya bersuara hanya untuk dilihat, jadi sampai kapan pun agak sulit untuk mencegah terjadi konflik," ujarnya.
Mambang mengakui hal tersebut kerap menimbulkan kekeliruan dalam roda pemerintahan, salah satu kasus yang pernah terjadi saat pelantikan pejabat kepala dinas Pemprov Riau pada tahun lalu. Saat itu Rusli Zainal yang berhalangan hadir memerintahkan Sekretaris Daerah Wan Syamsir Yus untuk menggantikan dalam pelantikan, padahal pada waktu yang sama Mambang Mit ada.
"Saya pernah cegat pelantikan karena saya bekas dari Sekda dan Baperjakat. Kalau tidk prosedural saya berkewajiban dan menundanya, tapi karena eksekutornya bukan saya maka Sekda pun berani melawan wakil gubernur," kata Mambang mengisahkan.
Meski begitu, ia mengatakan bisa menahan diri untuk tidak bersikap frontal melawan kebijakan tersebut. Ia mengatakan selama ada kesepakatan bersama mengenai pembagian kerja antara gubernur dan wakil gubernur. Mambang mencohtkan di daerah lain hal itu bisa terjadi seperti di Sumatera Barat kala kepemimpinan Gubernur Gamawan Fauzi, Kalimantan Tengah lewat Teras Narang dan Jokowi-Ahok di DKI Jakarta.
"Kalau kepemimpinan bisa seimbang, daerah pasti akan maju," kata politisi Partai Demokrat yang berniat maju sebagai Gubernur Riau pada Pilkada tahun 2013.
Di sisa jabatannya yang akan habis pada November tahun ini, Mambang Mit mengatakan tidak takut untuk melawan namun hal itu harus mempertimbangkan kepentingan publik juga. Ia menyadari memperuncing konflik itu tidak akan membawa manfaat bagi pemerintahan.
"Kalau marah dengan tikus, jangan dibakar lumbungnya. Daripada dibakar lumbungnya, lebih baik tikus-tikusnya yang dicari," lanjut Mambang mengibaratkan masalah disharmonisasi tersebut.
Mambang Mit: Gubernur Riau dan Wakilnya Memang Tidak Akur
