Imajinasi Ekonomi Riau Untuk Kesejahteraan Rakyat?

id imajinasi ekonomi, riau untuk, kesejahteraan rakyat

Imajinasi Ekonomi Riau Untuk Kesejahteraan Rakyat?

Agaknya benar kata Einstein bahwa "imajinasi adalah segalanya, imajinasi adalah penarik masa depan, dan imajinasi lebih penting daripada pengetahuan".

Apakah 'anda' memiliki imajinasi?. Imajinasi memainkan satu babak awal dalam pentas hidup masa depan setaip orang, bahkan suatu daerah hingga kenegaraan. Lagi, kata Einstein, "tanda kejeneniusan sesungguhnya bukanlah pengetahuan, melainkan imajinasi".

Apakah 'kita' sudah melatih otot-otot imajinasi dengan bersungguh-sungguh untuk kepentingan suatu kelompok atau yang lebih mulai bagi daerah dan negara ini? Jangan biarkan otot-otot itu menjadi kurus dan sakit-sakitan. Hidup tanpa imajinasi seperti mengikuti aliran sungai, pasrah mengikuti apa pun kemauan dan ke mana arahnya. Tak memiliki kuasa atas apa pun terhadap pilihan ataupun keinginan. Hal ini sungguh menyedihkan.

Satu imajinasi positif untuk perekonomian daerah (khusus Riau) untuk kesejahteraan rakyat di sekitarnya diungkapkan ekonom dari Universitas Riau (UR) Ediyanus Herman Halim pada Senin (24/9).

Ia menyatakan begitu pentingnya upaya peningkatan ekonomi kerakyatan bagi daerah khususnya bagi "Bumi Lancang Kuning", Riau.

"Kami melihat, pembinaan terhadap para usaha kecil menengan dan para perajin di Riau tidak terkoordinasi dengan baik mulai dari provinsi sampai ke kabupaten/kota," katanya.

Kemudian, katanya, tidak tersusunnya pola pembinaan yang komperhensif, mulai dari sektor hulu hingga hilir. Tidak juga pencarian solusi bagaimana daya saing para perajin dan UKM agar bisa meningkat. Minimnya kajian-kajian ke arah itu oleh pemerintah daerah juga menyebabkan kegalauan bagi pelaku usaha kecil dan perajin bebagai produk yang sebenarnya memiliki warna khas.

Hal itulah yang kemudian menurut dia menyebabkan sulitnya Riau memetakan bagaimana pola pengembangan dan penerapan strategi yang komprehensif bagi para pelaku UKM dan perajin lokal.

Karena itu, pemerintah daerah perlu bersinergi dengan pemerintah pusat, dan sedini mungkin harus melakukan identifikasi pasar untuk memahami karakteristik konsumen dan pola-pola pembelian mereka.

Sehingga hal ini yang nantinya digesa menjadi informasi yang sangat berguna bagi perajin dan UKM lokal untuk menghasilkan produk unggulan yang sesuai dengan permintaan pasar.

"Hal demikian yang penting dan seharusnya untuk didukung oleh pemerintah guna pemulihan perekonomian kerakyatan," katanya.

Terlebih, kata Ediyanus, pemerintah juga memiliki Badan Pengembangan Ekspor di pusat, sementara daerah memiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Badan pemerintahan seperti ini menurut dia yang sebaiknya memikirkan bagaimana langkah upaya untuk pengembangan usaha para pelaku UKM dan perajin lokal.

Menurut dia pula, badan pemerintahan terkait yang disebut itulah yang juga berupaya mengidentifikasi tidak hanya dari aspek regional, namun juga hingga pemasaran ke luar negeri.

Semisal bagaimana agar ragam produk tersebut sampai di pasaran ke Asia bahkan hingga Eropa. Hal demikian tentunya membutuhkan strategi pasar yang baik dan optimal.

Sektor Hulu

Kemudian di satu sisi lainnya, ujar Ediyanus, terutama di sektor hulu, juga haru didorong dengan ketersediaan bahan baku yang memadai melalui pelestarian dan pemanfaatan sisa hutan yang ada.

"Jangan sampai, pasar yang begitu luas malah terhambat oleh ketersediaan bahan baku yang minim. Kondisi demikian tentunya tidak berimbang dan justru akan mendatangkan dilema bagi para pelaku usaha kecil dan para perajin lokal," katanya.

Untuk diketahui, bahwa sisa hutan alam di daratan Riau terbilang minim dan tinggal sekitar satu juta hektare. Data ini merupakan hasil analisis Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) berkolaborasi dengan data Dinas Kehutanan setempat tahun 2004 silam.

Koordinator Jikalahari Zulfahmi kepada sejumlah wartawan di Pekanbaru menyatakan bahwa jumlah lahan hutan tersebut sama dengan 16 persen dari total luas daratan Riau yang mencapai 9,4 juta hektare. Namun, dengan laju degradasi hutan alam yang mencapai 100.000 hektare per tahun, hutan alam Riau saat ini dipastikan hanya kurang dari satu juta hektare saja.

Menipisnya hutan alam, menurut dia, diiringi dengan kerusakan jutaan hektare lahan akibat salah pengelolaan, hingga memiliki korelasi nyata dengan maraknya bencana alam yang terus terjadi di Riau selama 10 tahun terakhir.

Namun Wakil Gubernur Riau HR Mambang Mit dalam suatu acara di hadapan wartawan mengaku masih meragukan data-data tentang kondisi hutan di Riau. Untuk memiliki data yang akurat, sangat diperlukan lahirnya kebijakan strategis yang menyentuh langsung ke akar permasalahan.

"Saya ragu. Tidak ada satu pun data yang akurat soal kondisi kondisi hutan Riau yang benar-benar hutan. Hasil hutan Riau, terutama kayu, lebih banyak mengalir ke luar. Sedangkan daerah hanya mengolahnya dalam bentuk gelondongan," katanya.

Permasalahan sektor kehutanan yang dihadapi saat ini menurut dia sangat berat dan harus disikapi dengan serius.

Untuk menyelesaikannya, ujar Mambang, pemerintah perlu melahirkan kebijakan strategis yang menyentuh langsung ke akar permasalahan. Di samping itu, dibutuhkan ketegasan dan kebijakan serta penegakan hukum.

Krisis Global

Krisis global yang terjadi ternyata menambah panjang deretan masalah, tanpa terkecuali yang mempengaruhi dunia usaha kehutanan. Melemahnya daya serap pasar dunia terhadap produk kehutanan akan berdampak pada penurunan tingkat produksi, dan berakibat pula kepada peluang kerja.

Hal demikian menurut Mabang Mit merupakan dilema yang harus diatasi dengan segera dan secara bersama-sama.

"Untuk itu, saya mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk dapat menumbuhkan kesadaran melalui tanggung jawab bersama untuk membangun sektor kehutanan ini secara terpadu dan terencana. Tidak ada kata terlambat untuk berbuat guna mengembalikan hutan sesuai fungsinya," katanya.

Melihat berbagai permasalahan kehutanan, Mambang berimajinasi, sebaiknya ke depan pembangunan sektor kehutanan, baik jangka panjang, menengah maupun jangka pendek, harus lebih diarahkan kepada upaya-upaya untuk mengantisipasi, agar sektor kehutanan terhindar dari berbagai masalah.

Menurut dia, tidak perlu saling menyalahkan dan yang terpenting untuk sekarang, semua lapisan masyarakat termasuk perusahaan harus dapat menjaga hutan yang tersisa.

Kerusakan hutan selain akibat penebangan, juga disebabkan oleh kebakaran. Kebakaran banyak terjadi di lokasi areal eks Hak Penguasaan Hutan (HPH) dan areal telantar lainnya.

Untuk itu, Mambang kembali berimajinasi, bahwa terhadap areal eks HPH ini harus segera dipikirkan pemanfaatannya agar menjadi jelas siapa pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan kawasan tersebut.

Di sisi lain, pihak-pihak terkait perlu bersinergi dalam melakukan inovasi, guna membangun industri 'down stream' yang berorientasi tidak hanya ke ekspor, karena pasar domestik juga mempunyai potensi besar.

Satu hal yang paling penting, bahwa ragam tanaman yang harusnya bisa dimanfaatkan masyarakat khususnya rotan terus saja berkurang seiring terus menciutnya lahan hutan di "Provinsi Kaya Minyak" itu.

Imajinasi peningkatan ekonomi rakyat, sampai kapankah?

(bersambung hingga 3 tulisan)