Pekanbaru (ANTARA) - Anggota Ombudsman RI Hery Susanto mengatakan penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional (JKN) masih banyak dikeluhkan masyarakat, termasuk keluhan yang disampaikan kepada Ombudsman RI.
"Banyaknya laporan masyarakat tersebut tentu saja harus ditindaklanjuti agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang prima," kata anggota Ombudsman RI Hery Susanto saat menjadi pembicara utama pada diskusi dan sosialisasi pelayanan BPJS Kesehatan yang digelar Forum Riau Cerdas di Hotel Fave Kota Pekanbaru, Sabtu.
Sosialisasi ini turut dihadiri Deputi Direktur BPJS Kesehatan Sumbagteng Jambi EddySulistiyanto,Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Riau AhmadFitri, Kadis Kesehatan Mimi Yuliani Nazir, dan Ketua Forum Riau Cerdas Junaedi.
Dikatakan Hery Susanto, masalah pelayanan BPJS Kesehatan yang banyak diadukan meliputi masalah antrean pelayanan, pasien yang ditolak rumah sakit atau fasilitas kesehatan.
Selain itu, tindakan tertentu seperti operasi yang kerap mundur atau sulitnya mendapatkan jadwal tindakan juga banyak dilaporkan masyarakat.
“Masih banyak lagi laporan masyarakat yang mengeluhkan penyelenggaraan pelayanan BPJS Kesehatan. Keluhan-keluhan seperti ini tentu saja harus segera ditindaklanjuti oleh BPJS Kesehatan,’’ kata Hery Susanto.
Ombudsman RI segera menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dengan pelayanan kesehatan. Untuk itu, Ombudsman RI melakukan mekanisme respon cepat Ombudsman (RCO).
“RCO merupakan mekanisme penyelesaian laporan secara cepat terhadap laporan yang dinyatakan memenuhi kriteria seperti kondisi darurat, terancamnya keselamatan jiwa dan/atau hak hidup dan mengancam hak hidup,” katanya.
RCO juga mendorong partisipasi masyarakat dalam menyampaikan laproran pelayanan publik kepada Ombudsman RI dan instansi penyelenggara pelayanan publik.
Selain itu, RCO juga bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara Ombudsman RI dan instansi penyelenggara pelayanan publik dalam penanganan laporan. Dan yang tak kalah penting adalah RCO bertujuan untuk meningkatkan penyelesaian laporan masyarakat.
Baca juga: Ombudsman minta masyarakat awasi kebijakan publik, termasuk penanganan sampah di Pekanbaru
Baca juga: Ombudsman Riau terima laporan pengaduan 1.424 kasus, ini yang dominan
