NKRI harga mati

Jakarta (ANTARARIAU News) - Jargon NKRI Harga Mati kerap ditemui di banyak tempat. Implementasinya di tataran politik dan ideologi kebangsaan harus dirumuskan secara pasti sebagaimana dinyatakan Ketua Fraksi PKB MPR RI, Lukman Edy, bahwa Indonesia tak bisa diubah menjadi bentuk lain seperti federal.

Kepada ANTARA News, Lukman Edy menyampaikan, pertanyaan tersebut muncul dari peserta karena peserta ToT 4 Pilar Kebangsaan, utamanya bentuk negara NKRI apakah perlu dipertahankan atau dibuka ruang untuk diubah menjadi bentuk yang lain yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, misalnya menjadi negara federal.

"NKRI harus dipertahankan, selain karena kesejarahan NKRI yang kuat, merupakan amanah para bapak bangsa ketika memerdekakan Republik Indonesia. Jadi NKRI tak bisa diubah," kata Lukman Edy, Jakarta, Senin.

Ia menambahkan, Indonesia pernah mencoba mengubah bentuk negara Indonesia, namun gagal.

"Bentuk negara lain sudah pernah dicoba yang kemudian gagal dijalankan karena jauh dari karakter bangsa kita," kata mantan Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal itu.

Menurut mantan Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, NKRI memberikan optimisme dan keyakinan yang ideal untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial lebih cepat dibanding dengan bentuk negara yang lain.

Namun Edy juga menyampaikan bahwa upaya untuk mensejahterakan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah tugas berat yang harus segera di laksnakan dengan serius, karena kalau terlambat bisa menimbulkan disintegrasi bangsa.

"10 tahun mendatang adalah masa yang krusial untuk semua komponen bangsa membuktikan keadilan sosial tersebut, kalau tidak terwujud maka akan ada sikap apatisme masyarakat terhadap kesepakatan bernegara kita," ujar Edy.

Diperkirakan, lima tahun kedepan rakyat masih beranggapan jika kesejahteraan dan keadilan sosial tidak tercapai, maka faktor pemimpin lah yang menjadi persoalan.

"Tetapi jika 10 tahun ke depan tetap kesejahteraan dan keadilan itu tidak tercapai, maka rakyat akan beranggapan sistem negara inilah yang salah, pada titik ini NKRI akan menjadi sangat rawan," prediksinya.

Dikatakannya, ToT 4 Pilar Kebangsaan yang dilaksanakan di Ambon, Maluku itu diselanggarakan selama 4 hari, mulai tanggal 17-21 Oktober 2011, dengan peserta seperti tokoh-tokoh agama, OKP, dan lembaga-lembaga pendidikan se Provinsi Maluku, sebanyak 100 orang.