Ribuan Ibu Tolak Hasil Pilkada Pekanbaru

Pekanbaru, 24/5 (ANTARA) - Ribuan kaum ibu dan anggota organisasi massa yang tergabung dalam "Forum Masyarakat Peduli Demokrasi Kota Pekanbaru" berunjuk rasa menolak hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Pekanbaru, Riau, Selasa.

Mengenakan ikat kepala warna hijau sambil membawa bermacam-macam poster dan spanduk bertuliskan tudingan penyelenggaraan Pilkada tak demokratis, para ibu-ibu yang mayoritas berusia paruh baya itu meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengulang pemungutan suara.

Mereka memulai aksinya dengan berjalan kaki dari Kantor Gubernur Riau di Jalan Sudirman hingga kantor KPU Pekanbaru, dan mengakibatkan kemacetan lalu lintas.

Dalam aksi itu, para ibu juga mendesak agar kepengurusan KPU Pekanbaru dirombak karena dinilai tidak netral.

Sejumlah aktivis dalam orasinya melalui pengeras suara menyatakan bahwa aksi itu adalah gerakan moral dan tak dibayar oleh pihak manapun.

Namun, seorang pengunjuk rasa, Gusti, mengatakan kebanyakan kaum ibu yang berunjuk rasa adalah pendukung pasangan Septina Primawati-Erizal Muluk (Berseri) yang kalah dalam perolehan suara dari pasangan Firdaus MT-Ayat Cahyadi (PAS) selaku peraih suara terbanyak.

"Di tempat saya Ibu Septina kalah tipis, cuma 12 suara, itu pun karena banyak warga tak dapat undangan dari panitia pada saat pemungutan suara," kata Gusti yang mengaku tinggal di daerah Tangkerang Utara, Pekanbaru.

Koordinator demonstrasi, Kanda Lutfi, mengatakan banyak sekali pelanggaran yang terjadi pada Pilkada Pekanbaru dan melibatkan pejabat negara.

Ia menyebutkan adanya keberpihakan Wali Kota Pekanbaru Herman Abdullah yang menginstruksikan camat dan lurah untuk mendukung pasangan PAS.

Selain itu, Herman juga dituding melakukan intimidasi dengan memutasi pejabat Pemerintah Kota Pekanbaru yang menolak instruksinya.

Kasus yang melibatkan Wali Kota Pekanbaru itu juga telah dilaporkan tim advokasi Berseri ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pekanbaru dan Herman juga telah dimintai keterangan pada Senin (23/5) lalu.

Menurut dia, forum juga menemukan adanya indikasi sebanyak 63.478 orang di dalam Daftar Pemilih Tetap yang diduga manipulatif. Kejanggalan itu terdiri dari pemilih dengan nama dan tanggal lahir yang tak sama sebanyak 17.689 orang, pemilih dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dobel sebanyak 8.042 orang, dan pemilih tanpa NIK sebanyak 63.478 orang.

"Ribuan warga juga tak mendapatkan hak politiknya karena tak terdaftar di DPT dan tak mendapat undangan saat pencoblosan," ujarnya.

Ia menambahkan, dugaan kecurangan terjadi saat adanya pembongkaran terhadap 49 kotak suara bersegel oleh kelompok tertentu di gudang KPU tanpa sepengetahuan saksi calon dan Panwaslu Pekanbaru.