Pekanbaru (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad Syarif mengatakan pihaknya tak memiliki keberpihakan dalam kontestasipolitik.
"Alhamdulillah sampai sekarang KPK masih bekerja. Meskipun gangguannya luar biasa, dicurigai terus. Walalupun kita menangkap semua partai politik sekalipun, tetap dicurigai. Coba sebutkan partai politik mana yang tak pernah berurusan dengan KPK?," ucap Laode Muhammad Syarif saat menghadiri kegiatan Gerakan Suluh Kebangsaan di Pekanbaru, Sabtu.
Dia membantah adanya pihak-pihak yang mengendalikan lembaga antirasuah tersebut. KPK menjamin telah bekerja sesuai koridor hukum dengan melakukan upaya pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih.
"Isu yang beredar itu, KPK dibilang dikuasai pemerintah lah. Termasuk yang kemarin kita tangkap (Ketua Umum DPP PPP) dibilang KPK sudah berpihak kepada Capres yang satu lagi. Saya tegaskan KPK tak punya partai politik, tak ada kepentingan politik," ujarnya.
Dalam kegiatan yang dihadiri Prof. Mahmud MD selalu Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan, Prof. Ellydar Chaidir, Prof Ahmad Muhajjidin, Prof Alaidim Koto dan para akademisi, tokoh masyarakat dab tokoh muda.
Prof Mahfud MD dalam sambutan mengatakan suluh kebangsaan sebagai suatu gerakan yang digagas untuk memperkuat kebersamaan dan saling menghargai kebinekaan dalam bingkai NKRI.
"Kita di sini bukan acara dukung mendukung capres dan partai politik. Jadi forum suluh kebangsaan ini adalah kita," kata Mahfud MD.
Dengan gerakan suluh kebangsaan ini, Mahfud mengharapkan, dapat memperkuat rasa nasionalisme memperkokoh persatuan untuk kejayaan Indonesia.
"Kami mendorong kebebasan menentukan pilihan secara demokratis tanpa bermusuhan. Kontestasi politik harus diartikan sebagai kepentingan bersama untuk mencari yang terbaik. Itulah gagasan kami terkait gerakan Suluh Kebangsaan ini," kata Mahfud.
Berita Lainnya
Ada KPK, Pemkab Bengkalis pastikan bebas dari korupsi
16 May 2024 21:36 WIB
KPK setor Rp2,1 miliar sebagai uang pengganti terpidana Trisna Sutisna
23 April 2024 16:58 WIB
Tim Penyidik KPK kembali panggil Windy Idol terkait perkara TPPU Hasbi Hasan
26 March 2024 15:34 WIB
KPK sita tanah 5.911 M2 milik Andhi Pramono di Kepri
18 March 2024 17:41 WIB
Kepala BPPD Sidoarjo diperiksa KPK soal aliran dana terkait korupsi
19 February 2024 18:12 WIB
KPK sita 1 unit rumah mewah SYL di Jakarta Selatan
02 February 2024 16:48 WIB
Menpan RB Abdullah Azwar Anas sebut survei integritas KPK jadi indikator budaya BerAKHLAK
27 January 2024 10:47 WIB
KPK periksa mantan anggota KPU Wahyu Setiawan
28 December 2023 12:49 WIB