Tembilahan, (Antarariau.com) - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, memberikan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap usulan enam Ranperda yang disampaikan pada rapat paripurna sebelumnya.
Tanggapan terhadap pemandangan umum fraksi disampaikan Sekda Inhil, Said Syarifuddin pada Rapat Paripurna ke-8 masa persidangan I tahun sidang 2018, beberapa waktu lalu.
Menanggapi pertanyaan dari fraksi PKB terhadap adanya target penerimaan retribusi yang tidak tercapai, menurut Sekda hal itu dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat untuk memenuhi kewajiban atas penggunaan jasa kepelabuhanan dan kurangnya kepedulian penyedia jasa dalam memenuhi kewajibannya.
"Menurut hemat kami, urgensi pertukaran juru pungut jasa kepelabuhanan belum perlu dilakukan," ujar Said Syarifuddin.
Sedangkan terkait dengan kenaikan tarif retribusi parkir, dimaksudkan untuk kendaraan roda dua, yang sebelumnya Rp1.000 menjadi Rp2.000, dikarenakan pengelolaan parkir dilaksanakan oleh pihak kedua, kemudian pihak kedua mengontrakkan kepada pihak ketiga.
"Sesuai dengan hasil survey yang dilakukan dinas perhubungan kabupaten indragiri hilir maka dimungkinkan untuk menaikkan tarif parkir dalam usulan perubahan untuk meningkatkan PAD," tambahnya.
Sementara itu, menanggapi pemandangan dari fraksi Golkar, Sekda Said Syarifuddin mengucapkan terima kasih atas masukan dan sarannya, agar pembahasan tentang Ranpersa benar-benar menghasilkan output yang maksimal, dan agar pemerintah dapat memaksimalkan penerimaan pajak daerah, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
"Tanggapan ini belumlah dapat memuaskan, untuk itu kiranya dapat dikoordinasikan lebih lanjut agar pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir ini dapat terus berkesinambungan dan bermanfaat bagi hajat hidup masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir. Atas semua saran dan pendapat yang telah diberikan, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya.(adv)
Pemkab Inhil Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Fraksi DPRD Terhadap 6 Ranperda
