Pekanbaru (Antarariau.com) - Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menyatakan peringatan HUT provinsi setempat 9 Agustus 2017 adalah momen perbaikan integritas dijajaran Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dikarenakan belakangan kondisi itu dirasakan semakin luntur.
"Jargon yang diusung pada peringatan Hari Jadi ke-60 Provinsi Provinsi Riau Berintegritas dengan Tema : Menghulu Budaya Melayu, Menghilir Riau Berintegritas sangat beralasan, mengingat integritas saat ini menjadi permasalahan yang sangat penting dan utama, harus dicarikan jalan keluarnya," kata Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dalam pidato resminya saat menjadi inspektur upacara HUT Riau ke- 60 di Halaman kantor Gubernur yang dikomandani Bupati Kampar Azis Zainal di Pekanbaru, Rabu.
Andi menyatakan pihaknya menyadari bahwa telah terjadi pergeseran nilai budaya sebagai akibat tak terbendungnya arus globalisasi ke daerah. Ini merupakan penyebab utama terjadinya pengikisan semangat integritas.
Seperti diketahui bersama bahwa kebudayaan merupakan implementasi dari nilai-nilai, kebiasaan dan karya yang dihasilkan oleh suatu negeri yang beradat atau bertamadun.
"Karenanya, kami berkeinginan mengembalikan nilai-nilai budaya Melayu (disebut Hulu) dalam implementasi kehidupan sehari-hari saat ini, dengan harapan (hilirnya) akan bangkit lagi semangat berintegritas. Dalam Gurindam 12 karya pahlawan bahasa Raja Ali Haji pun disebutkan Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihatlah kepada budi dan bahasa," ujarnya.
Andi juga berpesan dihari jadi ini hendaknya semua pihak membenahi dan meluruskan yang kurang dan salah, lalu memantapkan dan meningkatkan program-program pembangunan di Provinsi Riau untuk mengangkat marwah negeri.
Sebagai upaya nyata menegakkan integritas, sebut Andi lagi Pemerintah Provinsi Riau bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Riau telah menandatangani komitmen bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, termasuk melakukan Deklarasi Anti Gratifikasi sebagai bentuk komitmen dan keseriusan dalam upaya mencegah praktik korupsi.
"Pada Desember 2016 lalu, Provinsi Riau juga telah menjadi tuan rumah peringatan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI). Sebelum itu juga telah melakukan launching Pembangunan Zona Integritas. Termasuk melaksanakan Diklat dan Bimtek Tunas Integritas terutama bagi para Pejabat Tinggi Pratama (PTP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau," tuturnya mengenang.
Selain itu Pemerintah Provinsi Riau juga telah menetapkan kebijakan pengendalian gratifikasi melalui Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi. Di samping itu telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.242/II/2016 tanggal 15 Februari 2016. "Ini harus menjadi pedoman dan pegangan bagi seluruh Aparatur Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau," tegas Andi.
Untuk lebih menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam menegakkan integritas, pihaknya juga telah menetapkan salah seorang pejabat struktural setingkat eselon III yang membidangi masalah integritas di bawah Organisasi Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).
"Konsistensi Pemerintah Provinsi Riau dalam menegakkan integritas, Alhamdulillah mulai membuahkan hasil. Misalnya, sejak tahun 2017, akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Riau mendapat penilaian B dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah 7 tahun hanya mendapat penilaian CC," tuturnya.
Dalam hal pertanggungjawaban keuangan dan aset, Pemerintah Provinsi Riau juga telah 4 (empat) kali mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Termasuk beberapa apresiasi yang terkait dengan penegakan integritas. Seperti National Procurement Award 2016 kepada LPSE Provinsi Riau pada Kategori Inovasi LPSE yang diberikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). BKN Award Kategori Implementasi Assesment Centre Peringkat III Nasional, Predikat Kepatuhan Standar Tinggi terhadap Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman.
"Kita juga mendapatkan reward dalam penyampaian APBD tepat waktu dan sejumlah apresiasi lainnya. Makanya seluruh Aparatur Pemerintah haruslah menjadi contoh terdepan dan utama dalam penegakan integritas ini," tambahnya.
Pantauan antara acara peringatan HUT Riau ke-60 berlangsung hikmat dan aman, selain diwarnai beberapa peluncuran pelayanan masyarakat berbasis dalam jaringan dan pemberian hadiah serta penghargaan juga ada atraksi pesawat udara F16 dari skuadron Lanud Rosmen Nuryadin.
