Pekanbaru (Antarariau.com) - Pemerintah Provinsi Riau mengklaim jumlah peserta yang mendaftar untuk ikut pelaksanaan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) di Kota Pekanbaru membludak sehingga perlu penambahan saung.
"Dari rapat yang disampaikan tadi sudah tinggal sedikit lagi saung yang tersedia," kata Gubernur Riau Arsyadjuliandi (Andi) Rachman usai memimpin rapat pertemuan KPK dengan Forkopimda Riau- bupati/walikota, Kepala. DPRD, Pejabat Tinggi Pratama, terkait acara Rapat Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) di Pekanbaru, Jumat.
Andi mengaku sejauh ini panitia melaporkan dari 120 saung yang disediakan kini hanya tinggal beberapa. Karena itu pihaknya terus bersiap dan melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota termasuk KPK.
"Kita jangan menghitung secara kuantitas tetapi kualitas acara itu nanti," terang Andi saat ditanyai progres persiapan acara.
Ia berjanji akan melakukan penambahan jumlah saung untuk digunakan mengakomodir permintaan tempat peserta yang belum dapat.
"Jadi saungnya itu perlu ditambah lagi, karena namanya kegiatan berskala nasional dan internasional tentu banyak yang ingin berpartisipasi," terang dia lagi.
Ia mengakui saat berjumpa beberapa direksi bank dan Menteri di Jakarta ditanyai apakah ada disediakan saung bagi mereka saat acara.
"Nampaknya memang harus ditambah lagi saungnya, karena peran komunitas bisa lebih optimal lagi," tegasnya.
Ia juga menyampaikan dalam rapat mengajak Pemerintah Kabupaten/Kota harus ikut berpartisipasi.
"Kita berharap organisasi paguyuban, tarian, musik atau kelompok disabilitas yang memiliki kerajinan PKK, BKOW silahkan ikut menampilkan. Kepolisian juga, Kejaksaan sifatnya kegiatan positif dan inovasi dalam pelayanan tampilkan.
"Yang tidak boleh perusahaan bermasalah," tegasnya lagi.
Andi juga mengingatkan agar tidak ada oknum ataupun institusi yang mencoba mencari mendopleng nama untuk mencari keuntungan.
"Karena ini gerakan komunitas tidak boleh ada pungutan atau mengatas namakan kegiatan ini. Misalkan ada dinas meminta perusahaan menjadi sponsor kegiatan ini tidak boleh," larangnya.
Disisi lain Deputi Komisi Pencegahan Korupsi RI Anto Ikayadi menyebutkan HAKI ini yang pertama kali dilaksanakan di luar Sumatera.
Riau dipilih bukan karena masa lalunya tetapi masa depannya. Ini adalah bentuk nyata propinsi ingin berubah.
"Kenapa dipilih Riau sebagai tuan rumah HAKI bukan karena Gubernur Riau sudah tiga kali masuk penjara," kata Anton.
Ia menambahkan akan ada 120 saung 40 dari KPK dan 80 dari Pemprov Riau.
Sekedar informasi Provinsi Riau dipercaya Komisi Pemberantasan Korupsi RI menjadi tuan rumah dalam peringatan Hari Anti Korupsi 2016 yang akan dilaksanakan pada 8-10 Desember 2016, bertempat di Jalan Gadjah Mada, Pekanbaru.
