Tembilahan, (Antarariau.com) - Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau Muhammad Wardan ikut berkomitmen untuk membangun budaya anti gratifikasi yang dideklarasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi serta seluruh kabupaten kota se Riau.
"Semoga ini tidak hanya seremonial, namun dapat diimplementasikan bersama - sama dalam menjalankan tugas negara," Ucap Bupati Inhil Muhammad Wardan, Rabu.
Ia mengugkapkan, seiring dengan dilaksanakannya deklarasi anti gratifikasi ini segala komitmen yang menjadi ketetapan semoga dapat terus dilanjutkan.
Hal ini kata dia, demi menciptakan kualitas layanan pemerintah yang lebih baik.
Selanjutnya juga, gratifikasi merupakan masalah terbesar yang kerap ditemui oleh pemangku kebijakan di daerah.
"Hal ini penting untuk kita sadari, bahkan kesalahan yang tidak disengaja sekalipun jika terbukti melanggar aturan tetap akan ditindaklanjuti ke ranah hukum," Terangnya.
Untuk itu, mari senantiasa berhati - hati dan memperhatikan pedoman aturan dalam menjalankan tugas," Jelasnya.
Pada dasarnya, korupsi atau gratifikasi akan berimbas terhadap keuangan negara. oleh karena itu perlu adanya akuntabilitas dalam menlaksanakan tugas.
Untuk diketahui deklarasi anti gratifikasi yang dilaksanakan di salah satu hotel yang terdapat di Kota Pekanbaru merupakan bentuk pernyataan resmi oleh pemerintah Provinsi serta pemerintah Kabupaten Kota se Provinsi Riau untuk berkomitmen tidak menerima gratifikasi.
Hadir dalam kegiatan, Gubernur Provinsi Riau, pimpinan KPK, ketua Ombudsman RI, direktur gratifikasi KPK, serta Bupati Kabupaten Kota se Provinsi Riau. (Adv)
Bupati Inhil Siap Ikut Membangun Budaya Anti Gratifikasi
