Tembilahan (Antarariau.com) - Bupati Indragiri Hilir Muhammad Wardan menyatakan siap untuk ikut berkomitmen dalam membangun budaya antigratifikasi, yang dideklarasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Semoga ini tidak hanya seremonial saja, namun dapat diimplementasikan bersama dalam menjalankan tugas negara," kata Bupati Inhil Muhammad Wardan, di Tembilahan, Kamis.
Ia mengatakan dengan telah dilaksanakannya deklarasi anti gratifikasi ini maka segala komitmen yang menjadi ketetapan akan terus dijalankan dan dilanjutkan.
"Hal ini demi menciptakan kualitas layanan pemerintah yang lebih baik. Gratifikasi merupakan masalah terbesar yang kerap ditemui oleh pemangku kebijakan di daerah," ucapnya.
Bahkan, lanjutnya, kesalahan yang tidak disengaja sekalipun jika terbukti melanggar aturan tetap akan ditindaklanjuti ke ranah hukum.
"Untuk itu, mari senantiasa berhati-hati dan memperhatikan pedoman aturan dalam menjalankan tugas," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa korupsi atau gratifikasi akan berimbas terhadap keuangan negara. oleh karena itu perlu adanya akuntabilitas dalam melaksanakan tugas.
Direktur Gratifikasi KPK, Giri Suprapdiono mengharapkan agar masyarakat tidak membiasakan diri untuk memberikan sesuatu atau gratifikasi kepada pejabat atau penyelenggara negara, meski dengan alasan sebagai ucapan terima kasih karena kinerja pejabat itu bagus.
"Budaya itu sesuatu yang baik, bukan membudayakan sesuatu yang tidak baik. Jadi jangan pernah memberi sesuatu kepada pejabat negara atau penyelenggara negara. Budaya ini harus dihilangkan," katanya. (ADV)
Oleh: Adriah Akil
Bupati Inhil: Semoga Budaya Antigratifikasi Bukan Sekedar Seremonial
