Ismet Inono: Maknai HUT Riau Dengan Percepat Serapan APBD

id ismet inono, maknai hut, riau dengan, percepat serapan apbd

Ismet Inono: Maknai HUT Riau Dengan Percepat Serapan APBD

Pekanbaru, (Antarariau.com) - Kepala Bank Indonesia Perwakilan Riau Ismet Inono berharap pemerintah daerah pada peringatan HUT Ke-59 Provinsi Riau, 9 Juli, bisa meningkatkan kinerja untuk mempercepat penyerapan APBD yang baru mencapai sekitar 26 persen.

"BI akan dorong pemprov untuk serapan APBD, agar tidak terlalu lama mengendap di bank," kata Ismet Inono kepada wartawan di Pekanbaru, Selasa.

Presiden Joko Widodo pada rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Jakarta mengungkapkan sejumlah daerah yang terlalu banyak mengendapkan dana APBD di bank. Provinsi Riau berada pada peringkat empat terbanyak, dengan jumlah dana APBD di bank mencapai sekitar Rp2,2 triliun.

Ismet mengatakan BI akan mencoba membantu Pemprov Riau untuk mempercepat penyerapan anggaran tersebut supaya bisa menggerakan ekonomi daerah yang kini masih lesu akibat dampak krisis ekonomi global.

"Penyerapan yang akan didorong bukan hanya untuk belanja rutin untuk gaji pegawai, karena yang sebetulnya diperlukan sekarang adalah pengeluaran untuk perbaikan infrastruktur pangan dan infrastruktur jalan. Itu yang diperlukan, mendesak untuk daerah," katanya.

Ia mengingatkan, apabila kinerja penyerapan anggaran Riau tidak kunjung membaik, maka hal itu akan menimbulkan kerugian bagi daerah itu sendiri.

"Kami tinggal monitor progresnya, program apa yang sedang digarap dan berapa serapannya. Nanti kalau tidak juga membaik, triwulan berikutnya Riau bisa tak dapat drop dana dari APBN," ujar Ismet.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi, mengatakan pemerinah daerah tengah memprioritaskan target realisasi APBD 2016 sebagai agenda utama yang harus dicapai. "Kami harapkan Agustus serapan anggaran kita di atas 50 persen," kata Ahmad.

Dalam upaya percepatan penyerapan APBD, lanjutnya, ada strategi yang dilakukan mulai dari koordinasi di level kepemimpinan, penajaman target bulanan dan dilanjutkan membentuk tim yang mendampingi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).