Rokan Hilir, (Antarariau) - Bupati Rokan Hilir, Provinsi Riau Suyatno kembali menekankan kepada satuan kerja perangkat daerah atau SKPD untuk mengembangkan sektor-sektor dari pajak bumi dan bangunan dan pendapatan lain guna meningkatkan pendapatan asli daerah.
"Semua ini tidak terlepas dari fakta bahwa Rohil mengalami defisit anggaran mencapai Rp812 miliar dan menjadi perhatian kita bersama. Makanya saya minta SKPD terkait tingkatkan potensi PBB," kata Suyatno saat membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka optimalisasi penerimaan pendapatan daerah 2016, di Gedung Serbaguna Bagansiapiapi, Kamis.
Ia menjelaskan, bahwa salah satu penyebab terjadinya defisit anggaran dikarenakan harga minyak rendah sehingga mengakibatkan DBH mengalami penurunan.
Dengan kondisi demikian, lanjutnya tidaklah mungkin terus menerus mengharapkan pendapatan daerah dari DBH yang kenyataannya terjadi penurunan, karena itu Dinas Pendapatan Daerah Rohil diminta menggalakkan potensi yang ada.
"Potensi pendapatan daerah itu harus diangkat. Bayangkan saja berapa ribu hektar luas lahan kebuh sawit di Rohil ini jika pembayaran pajaknya secara maksimal tentu sangat besar," kata Bupati.
Bahkan ia mengandaikan jika seluruh potensi di sektor pendapatan yang ada di kelola di Rohil akan terbangun jalan tol yang baik, termasuk jalan-jalan lintas kepenghuluan dan kecamatan sehingga nyaman dilalui masyarakat.
"Tapi kuncinya itu tadi harus dikelola secara maksimal, profesional. Ini tidak, pungutan PBB di rumah saya saja tidak pernah datang petugas. Padahal apa salahnya datang meminta pajak ke rumah walaupun jumlahnya sangat kecil pertahun tapi walaupun seorang Bupati harus saya bayar juga, jangan ada segan," tuturnya.
Ia mengeluhkan defisit anggaran yang terjadi pada tahun ini tergolong luar biasa sekitar Rp812 miliar, bahkan karena turut merasa prihatin dengan kenyataan tersebut Bupati mesti memangkas berbagai biaya kedinasannya untuk keperluan bersama.
"Termasuk anggaran makan minum saya yang sebelumnya Rp1 miliar dipotong menjadi Rp720 juta, padahal tamu banyak. Begitu juga biaya kendaraan Rp350 juta dipotong menjadi Rp250 juta, kemudian anggaran baju dinas. Tapi saya ingatkan pemotongan itu bukan untuk lain tapi menambah anggaran pengadaan baju dinas warna putih bagi pegawai diarahkan untuk beli baju tersebut," bebernya.
Menyikapi kenyataan yang ada tambahnya pemkab mesti mengambil langkah strategis dan inovatif dalam menggalakkan penerapan sektor retribusi PAD yang ada.
"Melalui rapat ini kita harus buat terobosan kedepannya bagaimana menjadi lebih baik lagi, sehingga pendapatan daerah alami peningkatan secara signifikan," imbuhnya. (adv)
Oleh Dedi Dahmudi
Bupati Rohil: Optimalkan Potensi PBB Untuk Tingkatkan PAD
