Anggaran Kongres HMI Bertambah Jadi Rp3 Miliar
Pekanbaru, (Antarariau.com) - DPRD Riau menyepakati penambahan anggaran Kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Indonesia ke-29 yang rencananya akan dilaksanakan di Labersa Hotel Pekanbaru, 22-26 November, dari Rp2 miliar menjadi Rp3 miliar setelah organisasi itu rapat dengan Komisi C DPRD Riau.
"Banyak memang hal yang ganjal, seperti tiket pesawat. Tapi kami tidak permasalahkan soal ini, asalkan ada pertanggungjawabannya," Anggota Komisi C DPRD Riau, Ilyas HU setelah rapat dengan Panitia Nasional Kongres HMI dan Pengurus HMI Riau di Pekanbaru, Senin.
Sebelumnya, pada tingkat komisi anggaran awal HMI meminta Rp4 miliar, tapi kemudian dicoret menjadi Rp2 miliar. Kemudian dalam rapat tingkat badan anggaran kembali diusulkan untuk ditambah menjadi Rp4 miliar hingga akhirnya Komisi C yang menangani pemberian dana hibah mengalokasikan Rp3 miliar.
Anggaran tersebut menjadi sorotan karena dipertanyakan apa dampaknya bagi daerah kongres tersebut. Terlebih lagi tidak ada calon dari Riau. Seakan-akan ini menjadikan Provinsi Riau sebagai tuan rumah dengan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Riau.
"Pada dasarnya kita sepakat berapapun anggarannya, tapi harus jelas pertanggungjawabannya. Apa yang didapat Riau dengan adanya Kongres ini, harus jelas juga," ungkap Wakil Ketua Komisi C DPRD Riau, Musyafak Asyikin.
Ketua Panitia Nasional HMI, Fat Hariyanto Lisda dalam rapat itu mengatakan, total anggaran yang disusun panitia dalam proposal yang diajukan sudah sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Ditegaskannya bahwa tidak ada manipulasi dalam hal itu.
"Banyak dampak positif dengan adanya Kongres ini, dari segi perekonomian atau perputaran uang yang terjadi di Pekanbaru nantinya. Hotel dan rumah makan misalnya bakal terbantu," jelas salah seorang pengurus PB HMI ini.
Anggaran yang sudah disepakati itu, nantinya akan disahkan dalam RAPBD Perubahan 2015 Senin malam (16/11) ini. Kongres sendiri dikatakan akan dihadiri ribuan kader HMI se-Indonesia, para alumni HMI dan sejumlah pejabat tinggi negara.
