Bagansiapiapi, Rohil (Antarariau.com) - Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Rokan Hilir Ucok Mukhtar mengkritisi kinerja Kelompok Kerja (Pokja) Pemkab Rohil yang belakangan ini banyak mendapatkan protes dari pihak rekanan, bahkan ada beberapa pokja yang digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Pekanbaru.
"Menyikapi kondisi yang terjadi belakangan ini tidak tertutup kemungkinan kami akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait dengan Pokja," kata Ucok Mukhtar kepada Antara, Rabu.
Menurutnya, keberadaan Pansus sebagai respon atas kejadian saat ini menjadi buah bibir masyarakat terkait dengan kinerja pokja yang telah dibentuk tersebut.
"Jangan sampai kritikan yang terus ada belakangan ini tidak disikapi atau dibiarkan begitu saja," tegas Ucok.
Salah satu yang mendapatkan sorotan terutama masalah pembangunan pengerjaan di jalan Pelabuhan Baru, Bagansiapiapi, karena sampai saat ini pengerjaan proyek tersebut tidak bisa terealisasi dikarenakan Pokja membatalkan pemenang tender dengan alasan masih ada yang kekurangan, padahal sebelumnya telah ditetapkan salah satu pihak rekanan sebagai pemenang.
"Itu masalah pengerjaan jalan Pelabuhan Baru sudah sering dikeluhkan oleh masyarakat yang mengharapkan agar pembangunan bisa secepatnya di laksanakan, apalagi proyek ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak," ujar Ucok.
Dirinya juga telah mendatangi kantor Dinas Bina Marga dan Pengairan untuk mendapatkan kejelasan terkait proyek itu, diperoleh informasi bahwa pemenang sebelumnya itu dikatakan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dianulir oleh Pokja.
"Atas kejadian ini saya ingin memperoleh dua informasi penting, pertama sampai dimana kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran dalam kasus ini, kedua terkait dengan kinerja dan wewenang yang dimiliki oleh Pokja," katanya.
Menurutnya politisi Partai Gerindra itu sangat penting pemerintah atau Pokja memberikan keterangan kepada masyarakat sehingga tidak timbul persepsi yang bermacam-macam ditengah masyarakat. Imbasnya bisa menimbulkan kesan yang buruk terhadap proses dan mekanisme pelelangan yang terjadi.
"Masyarakat kan wajar mempertanyakan, kenapa sampai sekarang kegiatan itu tidak terlaksana, karena mereka berkepentingan dengan infrastruktur jalan tersebut," sebut dia. (Adv)
Oleh Dedi Dahmudi
Berita Lainnya
Terkait LKPJ, Pansus DPRD Bengkails hearing dengan DPRD Provinsi Riau
02 April 2023 19:10 WIB
Pansus LKPJ DPRD Bengkalis rapat bersama OPD
27 March 2023 22:25 WIB
Demo desak DPRD Riau bentuk pansus usut kecelakaan kerja Blok Rokan sempat memanas
16 March 2023 15:47 WIB
Buntut kecelakaan kerja beruntun di Blok Rokan, DPRD Riau bentuk Pansus
01 March 2023 20:07 WIB
Pansus DPRD Riau desak rekomendasi konflik lahan segera ditindaklanjuti
14 November 2022 12:58 WIB
Pansus DPRD Riau gesa Ranperda pengelolaan hutan
11 November 2022 17:38 WIB
Banyak kejanggalan, usut PPDB online di Riau
12 July 2022 20:14 WIB
Pemprov Riau bakal eksekusi rekomendasi Pansus, Cabut izin Duta Palma
05 July 2022 20:56 WIB