Pekanbaru, (Antarariau.com) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau melakukan koordinasi dengan pusat untuk membahas teknis pelaksanaan pengawasan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan di daerah tersebut.
"Kita sudah diundang rapat pada 5 September 2014 yang direncanakan bertempat di Kota Solo untuk membahas petunjuk pelaksanaan pengawasan pilkada supaya bisa berjalan sesuai ketentuan," kata Divisi Organisasi dan SDM Bawaslu Riau, Rusydi Rusdan di Pekanbaru, Selasa.
Menurut dia, koordinasi dengan Bawaslu pusat perlu dilaksanakan menyusul tahun depan empat dari 12 daerah di Riau akan melaksanakan pemilihan kepala daerah yang baru.
Hingga saat ini, Bawaslu setempat masih meragukan apakah masih memakai Panwaslu yang sekarang (saat pilpres) atau perlu membentuk komisioner yang baru.
Untuk itu, dia berharap dengan dilaksanakannya rapat nanti dapat menemukan jawaban pasti sehingga Bawaslu dapat bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Jika mesti yang baru, maka kita segera membentuk tim seleksi yang nanti akan ditugaskan untuk menentukan para personel Panwaslu," ujarnya.
Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Riau, Fitri Heriyanti menambahkan bahwa dalam penentuan komisioner Panwaslu mesti menunggu keputusan dari pusat.
Jika memang benar akan merekrut yang baru maka Bawaslu akan membentuk tim seleksi yang melibatkan berbagai kalangan seperti akademisi, praktisi dan para profesional lainnya.
Di samping itu, untuk efisiensi anggaran harus disesuaikan dengan keputusan pertemuan di solo tersebut yang mengacu pada Permendagri Nomor 57 tahun 2009.
"Dalam mengoptimalkan sosialisasi perekrutan Bawaslu kabupaten dan kota nanti tetap berdasarkan keputusan rapat nanti," katanya.
Provinsi Riau terdiri atas 12 kabupaten dan kota dan akan habis masa jabatan empat kepala daerah di antaranya pada agustus 2015.
Empat daerah tersebut adalah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Meranti, Bengkalis dan Kota Dumai.
Bawaslu Riau Koordinasikan Juknis Pengawasan Pilkada
