Pekanbaru (ANTARA) - Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) dianugerahi penghargaan sebagai Badan Publik Informatif pada kategori Lembaga Non Struktural oleh Komisi Informasi Pusat dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023 yang dihadiri Wakil Presiden Ma’aruf Amin, Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/12).
Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro mengatakan kegiatan monitoring dan evaluasi tahun ini dilakukan kepada badan publik yang berjumlah 369 dari seluruh kategori yaitu kementerian/lembaga negara dan lembaga pemerintah non kementerian, lembaga non struktural pemerintah provinsi, Badan Usaha Milik Negara, perguruan tinggi negeri dan partai politik.
Tahun ini, badan publik yang mendapatkan predikat informatif jumlahnya naik dengan signifikan. Tahun 2022 lalu hanya 122 badan publik dari 372 lembaga yang menerima kategori badan publik informatif.
Tahun ini ada 369 lembaga yang berpartisipasi dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023. Sebanyak 139 lembaga mendapatkan penganugerahan badan publik informatif, badan publik menuju informatif sejumlah 43 lembaga, badan publik cukup informatif (13), badan publik kurang informatif (27), dan badan publik tidak informatif (147).
Predikat Badan Publik Informatif yang diterima oleh BRGM yang merupakan sebuah pencapaian serta usaha dari berbagai pihak untuk mempertahankan predikat tersebut. "Tentunya bukan proses yang tidak mudah untuk menerima predikat Badan Publik Informatif," kata Donny.
Tahun 2021, BRGM masih termasuk ke dalam kategori badan publik dengan status Menuju Informatif. Sejak tahun 2022, BRGM menerima penghargaan Badan Publik Informatif, yang merupakan kategori tertinggi dalam penganugerahan keterbukaan informasi publik, dan capaian itu, berhasil dipertahankan tahun ini.
"Kami berterimakasih kepada Komisi Informasi Pusat atas penyelenggaraan acara penganugerahan ini. Hal ini di luar ekspektasi kami, dan menjadi sebuah kebanggaan karena meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif, dengan kategori Lembaga Non Struktural.Tentunya, ini menjadi semangat kami dalam mempertahankan serta meningkatkan nilai kami sebagai Badan Publik Informatif pada kesempatan berikutnya," ucap Kepala Kelompok Kerja Kerjasama, Hukum, dan Humas BRGM Didy Wurjanto.
Sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan keterbukaan informasi publik adalah unsur esensial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan sekaligus salah satu penentu keberhasilan program-program reformasi birokrasi.
"Selain itu, saya juga memiliki keyakinan bahwa transparansi informasi adalah jalan untuk merawat demokrasi yang tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saya mengharapkan KIP terus mendorong badan publik yang belum informatif agar meningkatkan kinerja," ujarnya.
