Dumai, Riau, (Antarariau.com) - Calon anggota legislatif (caleg) DPRD Riau dari Partai Hati Nurani Rakyar (Hanura) Muhammad Adil menilai pembangunan di Kota Dumai belum merata dan tidak dirasakan masyarakat di wilayah pinggian atau daerah terpencil.
"Pembangunan daerah pinggiran masih jauh dari harapan dan kurang pemerataan oleh pemerintah daerah setempat, karena jalan serta jembatan penghubung kondisinya sangat memprihatinkan," katanya di Dumai, Selasa.
Adil merupakan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti yang masih aktif dan memanfaatkan masa kampanye untuk bersilaturahim dengan mendatangi kawasan pinggiran Kota Dumai seperti di Desa Tanjung Penyembal dan Desa Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan.
Selain infrastruktur yang kurang merata, menurut dia, persoalan di bidang pendidikan juga harus mendapat perhatian dari pemerintah setempat karena banyak bangunan sekolah yang kondisinya tidak layak untuk menyelenggarakan proses belajar dan mengajar.
Menurutnya, pendidikan merupakan prioritas anggaran pembangunan pemerintah daerah baik Dumai maupun provinsi, namun, sangat disayangkan di daerah yang memiliki APBD mencapai Rp1 triliun per tahun itu masih ditemukan sekolah yang tidak representatif dan memprihatinkan kondisi bangunannya.
"Seharusnya prioritas anggaran diperuntukkan bagi sektor pendidikan dengan meningkatkan berbagai sarana dan fasilitas pembelajaran anak didik. Namun kita merasa prihatin sekali, melihat masih adanya bangunan sekolah yang tidak mendapat perhatian dan tidak layak," ungkapnya.
Selain memperhatikan kondisi fisik bangunan sekolah, lanjut dia, peningkatan bidang pendidikan tidak terlepas dari target meraih prestasi terbaik dan taraf kesejahteraan para guru pengajar di sekolah tersebut.
Dirinya melihat masyarakat yang sebagian besar bermata pencarian sebagai nelayan di dua wilayah terpencil itu, kurang mendapat dukungan dari pemerintah setempat, seperti bantuan peralatan untuk memudahkan dalam pencarian ikan tangkap di perairan.
Terakhir dia berpesan pada masyarakat agar tidak salah dalam menentukan pilihan pemimpin dalam pelaksanaan pemilu legilatif 9 April 2014 untuk kepentingan pemerataan pembangunan yang diharapkan bersama.
"Pilihlah calon pemimpin yang kita anggap mampu dan akan bekerja sungguh-sungguh memperjuangkan aspirasi rakyat. Sebab pilihan kita, akan menentukan arah pembangunan lima tahun kedepan," ucapnya.
Pada tahun 2012, Pemko Dumai mengalokasikan anggaran sebesar 20 persen dari total APBD Kota Dumai yakni sebesar Rp222,88 miliar atau 25,4 persen untuk pendidikan sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 20/2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Dari Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SD/MI dan SMP/MTs itu menghasilkan semua usia sekolah 6-12 tahun dan 13-15 tahun telah tertampung di sekolah. "Dengan demikian, dapat diartikan bahwa Kota Dumai sudah berhasil dalam program nasional wajib belajar sembilan tahun," kata Wali Kota Dumai, Khairul Anwar.
Pemilu - Caleg Hanura Kritisi Pembangunan Pinggiran Dumai
