17 calon pekerja migran ilegal dicegah berangkat di Dumai

Dumai (ANTARA) - Tim Gabungan TNI AL dan Bais TNI di Dumai menggagalkan pengiriman 17 calon pekerja migran Indonesia secara Ilegal di sekitar Pantai Tanjung Leban Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau,Senin (6/3).

Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai Kolonel Laut Stanley L menjelaskan, belasan warga asal Provinsi Aceh, NTB, Lampung dan sebagian dari Pulau Jawa ini ditemukan tim Lanal Dumai sedang berkumpul di kawasan hutan kelapa sawit menunggu jemputan.

Upaya pencegahan orang berangkat ke Malaysia tanpa prosedur resmi ini turut diamankan belasan unit smart phone, kartu identitas penduduk dan paspor serta dompet. Pemeriksaan dilakukan tidak ada ditemukan barang terlarang atau haram.

"Calon PMI ini sebagai korban selanjutnya kita serahkan ke badan perlindungan PMI untuk proses lebih lanjut. Saat ditemukan di sebuah hutan dekat pantai tidak kita temukan penanggung jawabnya atau pelaku penyelundupan orang ini," kata Kolonel Stanley kepada wartawan di Mako Lanal Dumai Jalan Yos Sudarso, Selasa.

Untuk berangkat secara ilegal, calon PMI terdiri 15 laki laki dan 2 perempuan ini harus mengeluarkan biaya kepada pelaku penyelundup atau calo paling kecil Rp5 juta dan maksimal Rp12 juta, atau tergantung asal daerah.

Dari hasil pemeriksaan barang bawaan korban tidak ditemukan barang yang berbahaya dan benda ilegal lainnya.

"Keberhasilan penangkapan ini tidak terlepas dari informasi masyarakat dan kerjasama tim gabungan dan antar instansi terkait di wilayah Kabupaten Bengkalis," sebut Danlanal.

Dilanjutkan, TNI AL memegang komitmen jelas dan tegas, bahwa tidak ada kompromi dengan segala bentuk upaya yang mengancam kedaulatan termasuk tindak pidana dan pelanggaran di laut.

Keberhasilan tim gabungan TNI ini mendapat apresiasi dari Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Pusat Beny Ramdani dengan menyampaikan langsung lewat tayangan video conference dari Jakarta.

Beny menyampaikan ucapan terimakasih atas dukungan dan kerjasama TNI AL dalam upaya mencegah perdagangan orang ke luar negeri, karena sangat merugikan bagi calon PMI.

"Penyelundupan orang ke luar negeri ini merupakan kejahatan luar biasa dan harus menjadi perhatian serius oleh seluruh stake holder terkait. Kami sampaikan pujian dan apresiasi tinggi kepada TNI AL atas kerjasama dan dukungan menjaga anak bangsa dan kedaulatan negara," demikian Kepala BP2MI Pusat Beny Ramdani.