Kemenperin dukung pelaksanaan program Zero ODOL secara bertahap

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan mendukung Program Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) pada tahun 2023 yang dilakukan secara bertahap di sejumlah sektor.

"Penetapan Zero ODOL diharapkan dapat diimplementasikan secara serentak, namun dengan pemilihan target sektor secara bertahap," kata Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri KemenperinBinoni Tio A. Napitupulu dalam diskusi secara daring yang dipantau di Jakarta, Kamis.

Binoni mengatakan Kemenperin sepakat bahwa Zero ODOL penting untuk diimplementasikan mengingat sejumlah dampak kerugian yang ditimbulkan seperti peningkatan anggaran untuk pemeliharaan jalan rusak, kerusakan jembatan dan kapal angkutan pada penyeberangan, hingga pelanggaran lalu lintas dengan kecelakaan yang fatal.

Kemenperin terus mendorong asosiasi industri terkait untuk secara kooperatif menerapkan Zero ODOL 2023, sehingga tidak memerlukan penegakan hukum yang menyebabkan bertambahnya biaya operasional. Selain itu pihaknya juga berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait kesiapan infrastruktur dan pengawasannya.

Pada kesempatan yang sama Direktur Lalu Lintas Jalan Ditjen Perhubungan Darat KemenhubCucu Mulyana menyampaikan pihaknya telah memberikan toleransi kelebihan muatan bahan pokok penting dan barang esensial lainnya.

"Kita tidak serta merta Zero ODOL, tetapi dilakukan secara bertahap. Ada toleransi kelebihan muatan berbeda-beda," katanya.

Cucu menjelaskan pada tahun 2021 truk bermuatan sembako diberikan batas toleransi kelebihan muatan sebanyak 30 persen. Adapun truk yang kelebihan muatan lebih dari 30 persen akan dikenai sanksi tilang dan transfer muatan/dilarang jalan. Kemudianpada 2022 toleransi kelebihan muatan truk sembako sebanyak 15 persen dengan ketentuan sanksi serupa.

Pada tahun 2023 mendatang, lanjutnya, batas toleransi kelebihan muatan truk sembako hanya 5 persen dengan ketentuan sanksi serupa.

Ketentuan tersebut juga akan diberlakukan pada tuk bermuatan barang esensial seperti semen, pupuk, dan minyak kelapa sawit; truk bermuatan barang penting seperti baja, kaca lembaran, air minum dalam kemasan, beton ringan, kertas, dan keramik; serta truk bermuatan barang lainnya seperti kayu potong, pasir tanah, bijih besi, dan makanan ternak.

Pada tahun 2023, lanjutnya, kategori truk yang disebut di atas diberikan toleransi kelebihan muatan maksimal 5 persen dengan ketentuan sanksi serupa.

"Pelaksanaan Zero ODOL 2023 akan memperhatikan situasi sesuai kebutuhan dan memperhatikan kondisi ekonomi, sosial, dan politik di dalam negeri," katanya.

Baca juga: Zero truk ODOL diberlakukan di Riau 2023, legislator ini justru pesimistis

Baca juga: Dishub Siak tilang truk ODOL di jalan menuju Pelindo Perawang