Pekanbaru (ANTARA) - Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Riau, Mardalena Wati Yulia mengatakan pihaknya kini terus berupaya mempercepat audit kasus stunting dengan cara menggiatkan telekonsultasi antara tim tekhnis dengan pakar atau dokter spesialis anak, dokter spesialis kandungan, psikolog dan pakar gizi.
"Telekonsultasi atau konsultasi online klinis adalah konsultasi yang dilakukan secara jarak jauh (online) antara tim tekhnis dengan tim pakar dalam mendiagnosa kasus stunting," kata Mardalena Wati Yulia dalam keteranganya di Pekanbaru, Sabtu.
Ia mengatakan, telekonsultasi itu dibutuhkan sebab selama ini sulit mendapatkan waktu yang tepat jika tim pakar dan tim tekhnis bersamaan turun ke lapangan dalam mengaudit kasus stunting.
Sedangkan organisasi pakar yang ikut membantu audit kasus stunting di Riau adalah Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI), dan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi).
"Karenanya audit kasus stunting dibutuhkan sebagai bentuk kegiatan identifikasi resiko terjadinya stunting pada kelompok sasaran, calon pengantin, baduta, ibu hamil dan ibu pasca melahirkan (nifas)," katanya.
Ia mengatakan, AKS di Riau sudah dua kali dilaksanakan dan sudah dilakukan pembentukan Tim Audit Kabupaten yang terdiri dari dinas daerah, Pengampu Kependudukan dan KB, serta tim teknis dan tim pakar.
Sedangkan pengertian audit kasus stunting merupakan upaya identifikasi risiko dan penyebab risiko pada kelompok sasaran berbasis surveilans rutin atau sumber data lainnya khususnya memilah kasus-kasus yang sulit.
"Karenanya penanganan pada kasus stunting sangat memerlukan surveilans data yang rutin dan memadai sebagai basis seleksi kasus dan kajian," katanya.
Selain katanya lagi, upaya ini membantu menyeleksi kasus stunting, audit kasus stunting juga dapat membuka jalur konsultasi dan koordinasi antarunsur pengambilan kebijakan, pelaksana program dan kegiatan bersama para pakar.
Mardalena berharap tidak ada lagi kendala yang dihadapi Tim Pendamping Keluarga (TPK) kabupaten/kota, Tim AKS kabupaten/kota, dan OPD KB terkait melalui telekonsultasi ini.
"BKKBN dan tim tekhnis memantau langsung ke lapangan melihat geliat TPK dalam mendampingi keluarga beresiko dan berpotensi stunting dan berharap bekerja ikhlas tanpa memandang jumlah imbalan jasa yang didapatkan," katanya.
Tanpa disadari, katanya, lagi ibu-ibu semua sudah memiliki tabungan menuju surga. Efeknya memang belum dirasakan sekarang, namun bisa dirasakan pada masa mendatang ketika Riau sudah berhasil mewujudkan keluarga Indonesia yang berkualitas.
Berita Lainnya
BPS catat harga gabah dan beras pada November mengalami penurunan
02 December 2024 16:27 WIB
BPBD catat ketinggian banjir rob sempat 40 centimeter pada Senin pagi
02 December 2024 16:18 WIB
BRK Syariah sabet penghargaan sebagai pionir digitalisasi pemerintah daerah
02 December 2024 16:15 WIB
Airlangga sebut inflasi dan pertumbuhan ekonomi landasan UMP 6,5 persen
02 December 2024 14:14 WIB
Pasukan Israel tak berhenti serang Lebanon selatan meski ada gencatan senjata
02 December 2024 13:34 WIB
Dietisien: Tempe merupakan produk nabati yang baik untuk jantung
02 December 2024 13:23 WIB
Kemenag tunggu undangan DPR soal pembahasan biaya penyelenggaraan haji
02 December 2024 12:47 WIB
Badan Gizi Nasional tinjau dapur penyedia makan bergizi di lanud
02 December 2024 12:34 WIB