Jakarta (ANTARA) - Pengamat Politik dan akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Robi Sugara mengatakan pemekaran tiga provinsi di Tanah Papua bukti Presiden Joko Widodo ingin mengutamakan kesejahteraan masyarakat Papua.
"Ini menjadi bukti bahwa demi Papua, Presiden Jokowi ingin Papua terus mengalami dinamisasi, dan berupaya menstabilkan persoalan yang ada di Papua," kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
DPR RI pada Juni 2022 telah mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) tiga daerah otonom baru (DOB) di Papua menjadi undang-undang yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Pemekaran ditujukan untuk menjamin hak dan pemerataan pembangunan di Bumi Cenderawasih.
Robi menyebutkan sekitar 40 persen persoalan Indonesia, ada di Tanah Papua. Oleh karena itu, isu Papua menjadi penting dan sensitif, sehingga pemerintah cukup hati-hati dalam menyikapi.
Meskipun adanya kebijakan moratorium pemekaran akibat keterbatasan anggaran, pemerintah masih mengupayakan atau mendahulukan Papua. Kendati membutuhkan biaya yang tidak sedikit, namun pemerintah pusat tetap berupaya.
"Ini menunjukkan perhatian pemerintah pusat yang cukup tinggi apalagi di tengah gelombang COVID-19 serta dampak perang Rusia dan Ukraina," ujarnya.
Pemekaran tersebut juga untuk mempercepat pembangunan dan proses layanan yang harus dirasakan oleh masyarakat Papua. Selain itu, yang perlu diutamakan adalah menyiapkan sumber daya manusia.
Dengan adanya, DOB membutuhkan tenaga ahli yang cukup. Hal itu tentu saja belum bisa dipenuhi dengan maksimal oleh warga asli Papua sehingga perlu dukungan dari warga Indonesia lainnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPN Pemuda Adat Papua Jan Christian Arebo menilai pemekaran provinsi Papua selaras dengan kebijakan percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih
"Ini adalah kebijakan yang luar biasa sekaligus bentuk keseriusan dalam membangun kesejahteraan masyarakat Papua," ujarnya.
Menurut dia, pemekaran ini diperlukan mengingat luasnya kondisi geografis Papua jika dibandingkan Jawa, sehingga membutuhkan rentang kendali yang harus diperlebar agar layanan publik bisa dimaksimalkan.
Selain itu, kata dia, tiga provinsi baru juga akan menyerap sumber daya manusia khususnya dari warga asli Papua. Hal itu tentu saja membawa dampak positif bagi generasi muda yang memiliki kemampuan di berbagai bidang.
Baca juga: Kemendagri: DOB Papua untuk wujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Baca juga: Guru Besar Universitas Padjajaran harap penindakan terhadap KKB Papua lebih tegas
