Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung Prof. Muradi berharap Pemerintah lebih tegas menindak kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua guna memberantas aksi kekerasan yang dilakukan kelompok tersebut.
"Panglima TNI Jenderal (TNI) Andika Perkasa telah menyatakan akan melakukan tindakan, namun dengan pendekatan berbeda. Saya berharap pendekatan berbeda itu akan lebih tegas sehingga efektif meredam konflik di Tanah Papua," kata Muradi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Menurut Muradi, tindakan tegas dari Pemerintah kepada KKB perlu dilakukan karena banyak masyarakat Papua menginginkan kedamaian dan sangat terganggu dengan keberadaan kelompok tersebut.
"Lebih banyak masyarakat yang menginginkan Papua jauh lebih baik di bawah naungan NKRI. Masyarakat Papua sudah cerdas, mereka bisa merasakan sentuhan pembangunan di berbagai bidang yang telah dilakukan Pemerintah pusat," katanya.
Secara umum, dia menyebutkan ada tiga kelompok masyarakat di Bumi Cenderawasih. Pertama adalah kelompok masyarakat yang takut dan lebih cenderung memilih siapa yang bisa menjamin keamanan dan keselamatan dirinya.
"Mereka ini istilahnya bersifat pragmatis. Mana yang dianggap bisa memberikan keselamatan, maka mereka akan berdiri di situ," katanya.
Kelompok kedua adalah mereka yang rela mati untuk KKB. Dia mengatakan hal itu berbahaya karena kelompok tersebut minta diakui. Beberapa dari kategori tersebut ada telah berbaur dengan masyarakat dan diam-diam memberikan dukungan, bahkan menyuplai kebutuhan KKB.
Kelompok ketiga adalah masyarakat yang memang ingin hidup damai dan nyaman di Tanah Papua.
"Tugas kita sesungguhnya hanya merapikan kelompok pertama dan kedua. Kelompok ketiga jumlahnya jauh lebih besar," jelasnya.
Menurut dia, apabila diadakan jajak pendapat, maka kelompok ketiga akan memenangkan dan memilih berada dalam naungan NKRI. Kelompok tersebut merasa sentuhan yang telah dilakukan Pemerintah pusat banyak memberi dampak pada kemajuan masyarakat dan pembangunan di Papua.
"Masyarakat yang merasa tidak nyaman dengan keberadaan KKB jauh lebih besar kok," ujar Muradi.
Baca juga: Anggota Komisi I DPR RI minta TNI/Polri ubah pola pemberantasan KKB di Papua
Baca juga: KKB dilaporkan tembaki pesawat Asian One saat mendarat di bandara Aminggaru
Berita Lainnya
UNIFIL berduka atas tewasnya petugas penjaga perdamaian akibat tabrakan di Lebanon
16 November 2024 16:25 WIB
Indonesia mulai integrasikan bioenergi dan CCS guna kurangi emisi karbon
16 November 2024 16:10 WIB
Presiden China Xi Jinping ajak anggota APEC promosikan ekonomi inklusif
16 November 2024 15:57 WIB
Mike Tyson kalah dari Paul Jake dalam pertarungan selama delapan ronde
16 November 2024 15:49 WIB
BPBD DKI sebut genangan banjir rob di Jakarta Utara mulai berangsur turun
16 November 2024 15:25 WIB
Ketua MPR Ahmad Muzani lelang 1 ton sapi untuk disumbangkan korban Gunung Lewotobi
16 November 2024 15:10 WIB
Presiden Prabowo: APEC harus jadi model solidaritas dan kolaborasi Asia Pasifik
16 November 2024 14:49 WIB
Nelayan di Flores Timur NTT mulai lakukan aktivitas memancing
16 November 2024 14:01 WIB