Pekanbaru (ANTARA) - Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) drEni Gustina MPHmengatakan pihaknya telah menurunkan 200.000 tim pendamping keluarga untuk memberikan pelayanan program KB.
"Tim pendamping keluarga ini tersebar di seluruh pelosok Tanah Air hingga ujung Papua, bahkan di daerah konflik, yang siap melayani keluarga yang ingin ber-KB," kata Eni Gustina di Pekanbaru, Sabtu.
Dia mengatakan itu pada acara Rapat Kerja Pokja KB Kespro PP POGI bersama Mitra Kerja, Kongres Obstetri dan Ginekologi Indonesia (KOGI) ke XVII tahun 2022 di Pekanbaru, Sabtu.
Menurut Eni Gustina, 200.000 tim pendamping keluarga tersebut berasal dari tenaga kesehatan bidan, perawat, PKK dan kader KB yang siap memberikan pelayanan KB jenis pil KB, kondom, dan lainnya untuk mencegah kehamilan yang tidak dinginkan.
Layanan program KB dengan menggunakan alat kontrasepsi tersebut, katanya sekaligus mengurangi perempuan yang tidak ingin mempunyai anak lagi dan ingin ber-KB akan tetapi belum terlayani (unmet need), juga termasuk layanan bagi masyarakat di daerah terpencil, di daerah perbatasan kepulauan atau daerah bencana.
"Untuk di daerah ini BKKBN harus bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang terkait, misalnya melalui pelayanan bergerak memakai kapal laut atau di kepulauan yang melaksanakan pelayanan KB, demikian juga melalui bantuan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dulunya untuk mendukung program pelayanan yang sama," katanya.
Ia menyebutkan, saat ini total peserta KB mencapai 21.897.849 dan melalui program peningkatan perluasan pelayanan KB dan Kespro tercatat cakupan layanan MOW sebesar 4,19 persen, kondom 84 persen, pil 15,79 persen, MOP 0,22 persen, IUD 7,99 persen, implan 10 persen, dan suntik sebesar 91 persen.
Pemberian layanan alat kontrasepsi tersebut sekaligus berkaitan dengan upaya menurunkan angka kematian ibu dan balita di Indonesia yang masih tinggi itu.
Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia Kemenkes drgKartini Rustandi, MKes mengatakan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia masih tinggi tercatat 305 per 100.000 kelahiran hidup (berdasarkan data 2015, red). Atau bisa diterjemahkan 1-2 orang ibu hamil melahirkan meninggal per jam dan 13-14 bayi meninggal/jam.
"Pemerintah menargetkan angka kematian ibu dan bayi tahun 2024 yakni 183/100.000 kelahiran hidup, yang menjadi pekerjaan berat apalagi berbarengan dengan pandemi COVID-19, memasuki tahun pilkada sehingga diperlukan upaya penguatan akses dan pelayanan KB," katanya.
Diperlukan upaya-upaya kebijakan dari hulu artinya bagaimana mengedukasi dan penguatan bersama BKKN ke masyarakat dan kemitraan sehingga pada rapat kerja ini,pihaknya juga menyerahkan beberapa buku dan poster kepada POGI yang disusun bersama dan dipakai sebagai pedoman untuk meningkatkan pelayanan dan pelatihan.
Kegiatan POGI selain pelatihan juga mengedukasi masyarakat untuk mendukung penguatan di lapangan dalam upaya menurunkan prevalensi stunting, angka kematian ibu melahirkan dan kematian bayi, sehingga perlu menggencarkan promosi dan edukasi mulai kepada anak sekolah bagaimana menjaga kesehatan reproduksinya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BKKBN turunkan 200.000 tim pendamping keluarga layani peserta KB
Berita Lainnya
BKKBN Provinsi Riau libatkan PPPK tingkatkan kualitas pelayanan keluarga
01 May 2024 17:57 WIB
Maknai hari kartini, BKKBN Riau kerahkan penyuluh tingkatkan layanan KB
21 April 2024 21:26 WIB
BKKBN Riau serahkan Rp5,9 miliar untuk Rokan Hulu dukung program KB
18 April 2024 20:31 WIB
BKKBN apresiasi kolaborasi Pemkab Kampar tekan stunting jadi 14 persen
06 March 2024 8:30 WIB
Kepala BKKBN RI apresiasi Regional 3 PTPN IV komitmen perangi stunting
05 March 2024 15:26 WIB
Pemkab Siak terima DAK Sub Bidang KB sebesar Rp4,9 miliar dari BKKBN
21 February 2024 14:03 WIB
BKKBN Perwakilan Riau berupaya bentuk lagi 1.475 pusat data kependudukan tiap desa
17 February 2024 6:26 WIB
BKKBN Perwakilan Riau berupaya optimalkan peran 1.990 Kampung KB
07 February 2024 13:14 WIB