Medan (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan harapan agar kabupaten dan kota di Sumatera Utara membentuk mal pelayanan publik (MPP) yang merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik serta reformasi birokrasi.
"Saya dengar di Sumut belum ada MPP di kabupaten/kota. Oleh karena itu kami imbau supaya dibentuk di semua kabupaten/kota," ujar Ma'ruf saat rapat bersama forkopimda di Rumah Dinas Gubernur Sumut di Medan, Rabu.
Baca juga: Pekanbaru wujudkan visi misi Jokowi lewat Mal Pelayanan Publik
Pelayanan publik, menurut Ma'ruf, merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik serta reformasi birokrasi.
"Pelayanan publik ini yang kita harapkan dapat terlayani dengan baik, cepat dengan mudah, sederhana seiring dengan teknologi yang sudah semakin maju dan masif," ujarnya.
Menurut dia, harus didirikan pelayanan yang meliputi pelayanan perizinan, perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, sesuai kebutuhan di daerah.
Baca juga: Menpan-RB resmikan Mal Pelayanan Publik Pekanbaru
Meski begitu dia juga memberikan apresiasi kepada Pemprov Sumut yang berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tujuh tahun berturut-turut.
"Saya harap capaian ini bisa terus diiringi tata kelola yang semakin profesional, efektif, efesien, bersih dan tentu juga bebas korupsi," katanya.
Baca juga: Mal Pelayanan Publik Pekanbaru diresmikan, Ini kata Pak Menteri
Berita Lainnya
BPS catat harga gabah dan beras pada November mengalami penurunan
02 December 2024 16:27 WIB
BPBD catat ketinggian banjir rob sempat 40 centimeter pada Senin pagi
02 December 2024 16:18 WIB
BRK Syariah sabet penghargaan sebagai pionir digitalisasi pemerintah daerah
02 December 2024 16:15 WIB
Airlangga sebut inflasi dan pertumbuhan ekonomi landasan UMP 6,5 persen
02 December 2024 14:14 WIB
Pasukan Israel tak berhenti serang Lebanon selatan meski ada gencatan senjata
02 December 2024 13:34 WIB
Dietisien: Tempe merupakan produk nabati yang baik untuk jantung
02 December 2024 13:23 WIB
Kemenag tunggu undangan DPR soal pembahasan biaya penyelenggaraan haji
02 December 2024 12:47 WIB
Badan Gizi Nasional tinjau dapur penyedia makan bergizi di lanud
02 December 2024 12:34 WIB