Pekanbaru (antarariau.com) - KKP bersama Direktur 'Blue Economy Holding KK' Gunter Pauli telah menyepakati lima kebijakan atau poin penting di dalam pengembangan "blue economy" di Indonesia.
"Pertama, pemerintah akan mengidentifikasi peluang-peluang investasi di sektor kelautan dan perikanan yang dapat dikembangkan berbasis 'blue economy'," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C Sutardjo dalam surat elektroniknya disampaikan Kapusdatin KKP Indra Sakti diterima ANTARA Pekanbaru, Rabu.
Disebutkan dia, poin kedua, mengembangkan usaha dan investasi berbasis model blue economy, yang dimulai dari beberapa kegiatan utama seperti budidaya rumput laut, artemia, garam, pakan ikan, perikanan tangkap, dan pengelolaan pulau-pulau kecil berkelanjutan yang mengantisipasi isu ketahanan energy, pangan dan air bersih.
Ketiga, pengembangan sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan melalui pelatihan pemuda dan calon pengusaha-pengusaha muda.
"Keempat, pengembangan dokumentasi dan materi 'Blue Economy' untuk publik dan terakhir upaya untuk mempromosikan penyelenggaraan dan partisipasi bersama dalam pertemuan internasional," katanya.
Sejatinya, prinsip-prinsip yang terkandung didalam blue economy, bertujuan untuk mengefisiensi pemanfaatan sumber daya alam dengan menghasilkan lebih banyak produk turunan dan produk lain terkait.
Bahkan pendapatan produk-produk turunan tersebut memberikan hasil jauh lebih besar dari produk awal. Selain itu, yang penting adalah perubahan secara dramatis cara berbisnis dengan cara berfikir 'out of the box' yang mengacu pada inovasi dan kreativitas dalam berbisnis, diversifikasi produk, sistem produksi, pemanfaatan teknologi.
Sealin itu 'financial engeneering', sehingga berpeluang untuk menciptakan pasar baru bagi produk-produk yang dihasilkan. Untuk itu, KKP berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan untuk menarik keterlibatan sektor swasta.
Sebagai gambaran, Maroko telah mencatat keberhasilannya dalam mengadopsi 'blue economy'. Negara tersebut mampu membangun usaha penangkapan ikan berbasiskan masyarakat lokal yang mampu melipat-gandakan pendapatan para nelayan hingga 5 kali lipat.
Sementara teknologi yang dikembangkan merupakan hasil adaptasi teknik yang digunakan paus dan lumba-lumba dalam
'menjaring' mangsa secara efektif dengan gelembung udara.
Selain itu, dikembangkan juga teknologi kapal nelayan yang bebas bahan bakar fosil, sumber energi di dapat dari penggunaan layar yang sekaligus berfungsi sebagai double-sided solar panel dan arus laut.
"Paradigma tersebut sesuai untuk pengembangan usaha terintegrasi antara budidaya udang, benih udang, mangrove, makanan ternak, usaha peternakan, kotoran ternak, lalat, saliva, farmasi, dan rumput laut," katanya.
Masing-masing produk mampu meningkatkan revenue secara signifikan sekaligus membuka kesempatan kerja masyarakat lokal.
Indonesia sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia yang memiliki wilayah laut yang sangat luas. Wilayah laut Indonesia dimulai dari laut teritorial, zona tambahan (contiguous zone), Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) sampai dengan Landas Kontinen (continental shelf).
Wilayah tersebut memiliki sumberdaya alam yang sangat berlimpah, baik sumber daya terbarukan (renewable resources) seperti perikanan, terumbu karang dan mangrove maupun sumberdaya tak terbaharukan (non-renewable resources) seperti minyak bumi, gas, mineral dan bahan tambang lainnya.
Disamping itu, aktivitas ekonomi yang menggunakan media laut seperti pariwisata dan perhubungan laut
masih sangat terbuka untuk dikembangkan.
Berdasarkan data KKP potensi sumber daya kelautan yang dimiliki antara lain potensi perikanan tangkap mencapai 6,5 juta ton ikan/tahun, potensi lahan budidaya laut lebih dari 12 juta ha, sekitar 70 persen dari 60 cekungan migas Indonesia berada di laut dengan cadangan minyak bumi 9,1 milyar barrel. Selain itu, sekitar 80 persen industri dan 59 persen kota berada di wilayah pesisir. ***2***
Ini dia, Lima Kebijakan Ekonomi Biru
