Gaet dana pusat untuk PON

Pekanbaru - Kalangan Anggota Komisi X DPR RI mendukung upaya Pemerintah Provinsi Riau menggaet dana dari Pemerintah Pusat melalui APBN untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XVIII, bulan September 2012.

Gubernur Riau, HM Rusli Zainal, melalui Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, Chairul Riski, Sabtu, mengungkapkan, dukungan itu diberikan Komisi X DPR RI dalam pertemuan dengan Pemprov Riau, Jumat (10/2).

"Dalam kesempatan itu, Gubernur Riau (Gubri) memang mengakui, hingga saat ini Pemprov Riau masih kekurangan dana untuk keperluan pelaksanaan pesta olahraga multi iven tersebut," katanya.

Walau begitu, menurut Gubernur Riau (Gubri) sebagaimana dijelaska Riski, para anggota Dewan itu memberi apresiasi atas selesainya pembangunan sebagian besar 'venue'.

"Tetapi memang sebagiannya lagi masih dalam tahap pembangunan. Hingga saat ini Pemprov Riau masih kekurangan dana untuk menyelesaikan 'venue-venue' yang sedang dibangun dan juga untuk pembangunan sarana serta prasarananya," tutur Gubri.

Pertemuan antara Pemprov Riau dengan Komisi X DPR RI, di Ruang Pertemuan Kantor Gubernur, dipimpin Gubri Rusli Zainal didampingi Wakil ketua Komisi X DPR RI, Utut Adianto.

Dalam kesempatan itu, demikian Riski, Gubri memaparkan berbagai persiapan yang telah dilakukan Riau untuk menggelar iven olahraga nasional terbesar tersebut.

"Di antaranya mengenai pembangunan berbagai 'venues' yang akan digunakan sebagai arena pertandingan seluruh cabang olahraga (Cabor), juga berbagai sarana dan prasarana pendukung, seperti asrama atlet, sarana transportasi dan lain-lain," kata Riski.

Untuk mempercepat penuntasan sejumlah 'venues', Gubri mengharapkan dukungan dari Komisi X DPR RI supaya Pemerintah Pusat dapat membantu Pemprov Riau dalam hal penganggaran untuk keperluan PON ini.

"Kami memang masih membutuhkan dana untuk menyelesaikan beberapa 'venues' dan sarana peunjang serta pendukung PON," ungkapnya.

Menanggapi hal itu, para anggota Komisi X menyatakan, akan mendukung Riau untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat.

"Sebab penyelenggaraan PON ini tidak hanya tanggungjawab Pemerintah Daerah saja, tapi juga menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat," kata Zulfadhli, salah seorang anggota Komisi X, sebagaimana dikutip Riski.

Ia menyebutkan, Pemerintah Pusat wajib membantu dana untuk PON Riau, sebab nantinya fasilitas yang disiapkan tersebut tidak hanya untuk penyelenggaraan PON saja, tapi juga dalam rangka menggelar iven internasional bertajuk 'Islamic Solidarity Games' (ISG), 2013.

"Semua 'venues' PON yang saat ini sedang dibangun tidak hanya untuk keperluan PON saja, tapi nantinya juga akan digunakan untuk ISG yang akan diikuti negara-negera Islam di dunia. Ini tentunya akan membawa citra bagi Indonesia," tambahnya.

Sementara itu Utut Adianto juga mengatakan, Pemerintah Pusat pantas memberikan bantuan, karena permintaan dana PON di Riau jauh lebih kecil dibandingkan untuk SEA Games.

"Namun, untuk melaksanakan PON, sebenarnya lebih berat (ketimbang SEA Games), karena jumlah kontingennya labih besar," ujar Utut Adianto.