Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) menyatakan akan menindaklanjuti kritikan internal dari Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengenai perbaikan manajemen.
"Sebagai Komisaris Utama masukan yang telah disampaikan beliau (Ahok) baik melalui rapat rutin setiap minggunya maupun channel komunikasi lainnya telah menjadi perhatian manajemen untuk ditindaklanjuti," kata Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman kepada Antara di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Terkait pengelolaan Blok Rokan, LaNyala: Jangan berdalih Gross Split, pilih mitra sesama BUMN
Fajriyah juga menjelaskan bahwa Pertamina menghargai pernyataan Ahok sebagai Komut yang memang bertugas untuk pengawasan dan memberikan arahan.
Hal ini juga sejalan dengan restrukturisasi dan pembenahan yang sedang dijalankan Direksi agar perusahaan menjadi lebih cepat, lebih adaptif, kompetitif. Upaya Direksi Pertamina untuk menjalankan Perusahaan sesuai prosedur, menjadi lebih transparan dan profesional telah konsisten nyata dilakukan, melalui penerapkan ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) oleh Pertamina dan groupnya, kerja sama dengan PPATK dan juga institusi penegak hukum, serta pendampingan dengan KPK.
Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi berpendapat bahwa kritik dari Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bermaksud agar perusahaan migas negara tersebut lebih transparan.
"Saya rasa itu bukan membuka aib perusahaan, tapi bermaksud agar secara tata kelola perusahaan Pertamina agar lebih transparan kepada publik," kata Fahmy.
Menurutnya, Ahok menyadari bahwa salah satu tugas sebagai Komisaris Utama adalah membasmi Mafia Migas di Pertamina. Dengan tata kelola yang lebih transparan diyakini dapat memagari Mafia Migas dalam berburu rente di Pertamina.
Terkait kritikan Kementerian BUMN, Fahmy menilai selama ini peran Kementerian BUMN cenderung sebagai kepanjangan tangan kelompok kepentingan dan endorser dalam menempatkan Komisaris dan Direksi BUMN.
"Bahkan endorser itu lebih powerful ketimbang penilaian kinerja dalam pengangkatan Komisaris dan Direksi BUMN. Sebagai ganti Kementerian BUMN yang dibubarkan perlu dibentuk Super Holding, yang membawahi berbagai holding BUMN dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden," ujarnya.
Baca juga: Herman Khaeron katakan banyak faktor sebabkan Pertamina merugi
Baca juga: Bahlil Lahadalia kawal realisasi proyek Kilang RDMP Balikpapan hingga tuntas
Pewarta: Afut Syafril Nursyirwan
Berita Lainnya
ADB dorong pemerintah di Asia dan Pasifik dukung kesejahteraan penduduk lanjut usia
02 May 2024 15:32 WIB
Grup idola IVE jadi grup perempuan ke-2 raih 1 juta penjualan album di Hanteo
02 May 2024 15:24 WIB
Risiko penggunaan vape sebagai rokok elektrik pada remaja
02 May 2024 15:02 WIB
Gunung Ruang punya potensi bahaya awan panas hingga banjir lahar yang perlu diwaspadai
02 May 2024 14:19 WIB
Kaitan konsumsi gula dengan timbulnya jerawat menurut para ahli
02 May 2024 14:02 WIB
Kemenpora gelar nobar galang dukungan untuk Garuda Muda agar lolos Olimpiade
02 May 2024 13:55 WIB
Seribu lebih wisatawan berkunjung ke Pulau Seribu saat libur Hari Buruh
02 May 2024 13:44 WIB
Presiden Jokowi sebut pilih saksikan laga Indonesia vs Irak di kamar
02 May 2024 13:36 WIB