Aksi Penghijauan Cegah Banjir

Pekanbaru, (ANTARARIAU News) - Pakar dan pemerhati lingkungan Universitas Riau, Tengku Ariful Amri, menyarankan Pemerintah Provinsi Riau melakukan penghijauan atau penanaman pohon di wilayah hulu hingga hilir sungai secara besar-besaran, guna menangkal banjir yang kini menjadi 'momok' warganya.

"Beberapa daerah aliran sungai (DAS) di kabupaten maupun kota seperti di Kampar, Indragiri Hulu, Rokan Hulu dan Dumai kini jadi langganan banjir. Berapa saja kerugian masyarakat dan pemerintah akibat bencana ini," tanyanya di Pekanbaru, Rabu.

Kerugian tersebut, menurutnya, juga harus dikalkulasi dan dibandingkan dengan biaya penanggulangannya, termasuk penghijauan atau penanaman pohon di sepanjang tepian DAS di Provinsi Riau, terutama Sungai Kampar dan Siak.

"Saya pikir, kerugian akibat banjir saat ini sudah jelas. Selain materi, juga ada korban nyawa yang tentunya sangat membuat miris hati setiap orang," tuturnya.

Hal ini, lanjutnya, harus menjadi pertimbangan bagi semua pihak. "Pemerintah juga harus lebih royal (anggarannya) untuk penanganan masalah (penghijauan) ini," tuturnya.

Bahkan, menurut Ariful Amri, kegundulan hutan yang kian hebat saat ini (akibat industri agro, pertambangan), akan memberikan dampak bencana jauh lebih hebat di masa mendatang.

Pendangkalan aliran sungai yang kian menjadi-jadi, demikian Ariful, akan juga menyebabkan luapan air semakin hebat, mengingat tidak lagi ada keseimbangan alam.

"Luapan sungai yang terjadi saat ini, seperti yang dikabarkan banyak media, menurut saya belum sampai ke puncak tertinggi," ujarnya.

Dikatakannya, kemampuan sungai yang tidak lagi memadai menerima curahan air akibat hujan turun secara terus menerus, akan lebih hebat lagi mengingat musim hujan berkelanjutan.

Untuk itu, lanjutnya, sebaiknya pemerintah, secara konprensif harus melakukan penghijauan kembali di sekitar DAS, khususnya pada aliran yang rawan banjir.

"Selain penghijauan di tepian sungai, sebaiknya juga, pemerintah melakukan penataan ulang mengenai ruang lingkup alam atau lingkungan yang selama ini memang masih tampak 'amburadul'," tandasnya.

Pembangunan pedesaan atau pemukiman warga, menurutnya, sebaiknya terpusat di satu tempat dan jangan terpecah-pecah seperti yang terjadi sekarang ini.

"Artinya, lingkungan alam dan manusia, harus diberi jarak, agar tidak terjadi pengrusakan alam yang hingga akhirnya menyebabkan bencana yang merugikan manusia itu sendiri," katanya.

Penataan ulang ini, tuturnya, sebaiknya dilakukan mulai dari sekarang, mengingat alam yang semakin tidak bersahabat.

Selain dua hal itu, menurutnya, pemerintah bersama masyarakat (terutama perusahaan-perusahaan kapitalis raksasa di Riau), juga sebaiknya mengubah tingkah laku dan terus berupaya melakukan perbaikan alam.

"Pemerintah melakukan penanaman dan penataan ruang lingkup alam, masyarakat yang menjaganya. Sinergisifitas ini harus terjalin, agar alam tetap bersahabat dengan manusia," demikian Tengku Ariful Amri.

Secara terpisah, pengamat sosial dan lingkungan yang juga dari Universitas Riau (UR), Hamdi Hamid berpendapat, untuk menghindari timbulnya korban jiwa akibat bencana banjir, sebaiknya pemerintah juga menyediakan tempat tinggal serta lahan untuk relokasi warga.

"Seperti para korban bencana banjir di Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar Jumat (25/11) lalu. Sebagian korban yang rumahnya hancur terseret banjir dan berada tepat dibibir sungai sebayang, sebaiknya dipindahkan ke tempat yang lebih nyaman," katanya.

Banjir bandang itu, sebelumnya sempat melanda sejumlah desa yang berada di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar.

Terjangan 'air bah' ini memporak-porandakan puluhan rumah dan merendam ratusa hektar perkebunan serta mengakibatkan dua orang meninggal dunia.

Selain di Kampar, banjir juga telah melanda beberapa wilayah di Riau lainnya, seperti Kabupaten Rokan Hulu dan Kota Dumai.