Jakarta (ANTARA) - Pagi itu, pukul 07.00 WIB, Amih Sulastri (39), warga Kampung Galian, Desa Sukakerta, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, datang bersama tiga anaknya untuk mengurus perubahan kartu keluarga, sekaligus membuat kartu tanda penduduk, kartu identitas anak serta akta kelahiran.
Meski sebetulnya pelayanan belum dibuka, petugas langsung melayani dengan ramah dan penuh senyum. Tidak sampai 30 menit, seluruh dokumen yang diminta selesai dicetak karena Amih sudah membawa seluruh persyaratan lengkap dari rumah.
Ia mengaku takjub dengan proses pelayanan permohonan yang diajukan karena mudah, cepat, dan gratis. Semakin maju, intinya semakin memuaskan, begitu ucap Amih, saat ditanya perihal kesan terhadap pelayanan satu lokasi dari Pemkab Bekasi, Jawa Barat, itu.
Ahmad Hasan Faisal (23), warga Desa Pantai Mekar, turut merasakan dampak positif program dari Pemkab Bekasi itu, saat mengurus pembuatan surat keterangan catatan kepolisian, surat izin mengemudi, kartu kuning pekerja, dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) sebagai syarat melamar pekerjaan.
Dia mengaku proses permohonan seluruh dokumen negara dimaksud sekaligus mampu menghapus stigma negatif, yakni biayanya mahal, ribet, serta memakan waktu lama.
"Ini merupakan aksi konkret pelayanan publik dari pemerintah yang pernah saya jumpai dalam satu lokasi. Keluarga, tetangga, teman, hingga kerabat, ikut datang ke lokasi untuk menikmati fasilitas layanan yang diberikan," kata Ahmad, saat ditemui ANTARA, usai mengurusi semua keperluan kependudukan di lapangan sepak bola Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muaragembong.
Layanan itu adalah wujud dari program Botram yang digagas oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemkab Bekasi.
Meski Kecamatan Muaragembong merupakan wilayah terjauh dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Bekasi, namun antusias tinggi warga setempat menyambut program ini membuat seluruh petugas pelayanan tidak merasa lelah. Warga juga sangat terbantu karena untuk mengurus semua keperluannya tidak perlu datang ke pusat kota pemerintah kabupaten.
Selain itu, warga juga terhindar dari rasa jenuh, khususnya anak-anak yang ikut orang tuanya, karena panitia menyuguhkan beragam pertunjukan kesenian khas daerah, perlombaan anak, serta puluhan gerai bazar pelaku UMKM. Acara itu sekaligus menjadi ajang menikmati hiburan rakyat.
Inovasi program yang sudah mendapatkan beragam penghargaan ini agaknya dapat menjadi percontohan bagi daerah-daerah lain dalam upaya menyederhanakan proses birokrasi, sekaligus mewujudkan aparatur pemerintah yang mampu melayani segenap keperluan masyarakat secara prima.
Warga Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi mengakses pelayanan publik kegiatan Botram di lapangan perumahan Griya Asri 2 pada Minggu (27/10/2024). (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah).
Wilayah Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat memiliki luas 1.224,88 kilometer persegi, dengan jumlah penduduk mencapai 3,23 juta pada tahun 2023, berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS).
Luas wilayah serta kepadatan penduduk yang mencapai 2.085 jiwa per kilometer persegi itu menempatkan Kabupaten Bekasi sebagai daerah terpadat di Jawa Barat, setelah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bogor.
Letak geografis wilayah itu adalah dataran rendah, dengan ketinggian 2-40 meter di atas permukaan laut. Sebagian kecamatan merupakan wilayah pesisir, sehingga banyak warga yang tempat tinggalnya berjarak relatif jauh dari pusat pemerintahan maupun sentra layanan publik.
Di sisi lain, Kabupaten Bekasi juga dikenal sebagai pusat industri, tempat berdiri 7.339 lebih perusahaan dengan 11 kawasan industri besar dan menjadi salah satu mata pencarian terbesar bagi penduduk setempat.
Deru mesin pabrik yang tiada henti bekerja untuk menghasilkan produk, menjadi pemandangan rutin harian yang dilakoni para pekerja perusahaan sejak pagi hingga malam. Bahkan, tidak jarang hingga bertemu pagi kembali.
Bentang jarak wilayah pesisir dan aktivitas pekerja kawasan industri, dengan sedikitnya waktu luang menjadi kendala bagi masyarakat untuk dapat mengakses layanan publik, setiap saat.
Bagi masyarakat pesisir dan perbatasan, dibutuhkan waktu hingga dua jam lebih untuk dapat menjangkau sentra layanan publik di kompleks perkantoran pusat pemerintah daerah, meskipun ada sebagian layanan yang sudah dapat diakses di kantor desa maupun kecamatan.
Sementara rutinitas keseharian warga pesisir dan perbatasan yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan serta petani penggarap menuntut mereka untuk bekerja tidak kenal waktu, demi mengumpulkan uang untuk keperluan keluarga.
Demikian pula bagi masyarakat yang berprofesi sebagai buruh pabrik. Mereka mayoritas hanya memiliki waktu sehari libur dalam sepekan, yakni Minggu. Kalau mereka terkena giliran bekerja lembur, Minggu juga menjadi hari kerja. Minggu juga bertepatan dengan hari libur untuk pelayanan publik.
Maka, tidak heran apabila masih banyak warga pesisir, perbatasan, serta pekerja pabrik asal Kabupaten Bekasi yang belum memiliki dokumen negara, termasuk identitas administrasi kependudukan.
Pemerintah Kabupaten Bekasi menjalankan berbagai upaya agar dapat memenuhi kebutuhan pelayanan publik bagi segenap masyarakat di daerah itu. Pelayanan jemput bola, hingga layanan daring, menjadi salah satu langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut.
Hanya saja, setelah sekian tahun berjalan tetap saja belum mampu mangakomodasi seluruh kebutuhan layanan publik dimaksud, hingga sebuah inovasi program dimunculkan melalui gagasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Botram
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemkab Bekasi menggagas program layanan publik bernama "Botram", akronim dari "Berkolaborasi, terus melayani". Secara budaya, istilah Botram sendiri diambil dari kosa kata Bahasa Sunda yang berarti makan bersama secara santai dan kekeluargaan, dengan saling berbagi makanan yang dibawa dari rumah masing-masing.
Kegiatan makan bersama ini bisa dilakukan di rumah atau di suatu tempat. Botram, dalam konteks budaya, juga dapat menjadi media silaturahmi dan mempererat ikatan emosional antara satu dengan yang lain.
Dari semangat itu tercetus gagasan untuk bertemu, berkumpul dan bersilaturahmi, sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan semangat pemerintah daerah yang berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat.
Istilah Botram kemudian digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah, sekaligus menjadi program inovasi unggulan di era Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan.
Pada awal implementasi program ini, Disdukcapil Kabupaten Bekasi sebagai leading sector menggelar kegiatan tersebut di satu lokasi tertentu. Botram pertama digelar di kecamatan dengan menghadirkan puluhan jenis pelayanan publik.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Bekasi Carwinda menyatakan bahwa layanan administrasi kependudukan, baik berupa dokumen kependudukan ataupun pencatatan sipil, merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat, dengan mendekatkan lokasi pelayanan, sehingga masyarakat semakin mudah untuk menjangkau layanan publik tersebut.
Program Botram, kini mulai dikembangkan, dari semula hanya sekali dalam sepekan di setiap kecamatan, pada akhir pekan, menjadi tiga kali seminggu.
Botram di kecamatan dilaksanakan sebanyak satu kali, sedangkan dua kesempatan lain dilakukan di wilayah desa. Bahkan, saat ini program tersebut semakin berkembang dengan penambahan titik baru, yakni "Botram Masuk Sekolah".
Kampanye anti perundungan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi saat kegiatan Botram Masuk Sekolah di SMPN 4 Setu pada Rabu (30/10/2024). (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah).
Jumlah pelayanan yang diberikan pun semakin meningkat, dari semula hanya pelayanan dokumen administrasi kependudukan dan layanan perangkat daerah terkait, menjadi lebih dari 100 jenis pelayanan, setelah pemkab menggandeng BUMN dan BUMD serta instansi vertikal untuk turut berkolaborasi.
Seperti Bank Jabar Banten (BJB) yang hadir memberikan pelayanan pembukaan rekening baru, aktivasi mobile banking, mobil edukasi (ATM, customer service), pembiayaan UMKM, layanan pembayaran PBB, serta layanan informasi produk bank milik pemerintah daerah itu.
Kantor Pos melayani pembukaan rekening Pospay dan tabungan umrah, QRIS koperasi dan UMKM serta BUMDes, pendaftaran kemitraan agen pos, materai dan legalisir, mobil layanan pos serta lomba menggambar, mewarnai, dan menulis kartu pos.
PMI juga juga ada, dengan memberikan pelayanan donor darah, cek kesehatan, sosialisasi pelayanan PMI serta pelayanan siaga Pertolongan pertama ambulans. Kemudian, Baznas turut hadir untuk melayani seputar informasi zakat, infak dan sedekah, informasi program Baznas, serta penyaluran santunan program.
Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) juga hadir memberikan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan dan layanan informasi pajak daerah.
BPJS Kesehatan membuka pendaftaran kepesertaan baru, perubahan data kepesertaan dan skrining kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan melayani konsultasi pendaftaran kepesertaan baru, dan layanan informasi klaim jaminan BPJS Ketenagakerjaan.
Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi melayani permohonan SKCK dan pelayanan perpanjangan SIM. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi membuka layanan konsultasi hukum, sedangkan Kormi menghadirkan olahraga tradisional dan permainan tradisional anak.
Kantor Pelayanan Pajak Pratama menghadirkan layanan pembuatan NPWP, konsultasi layanan perpajakan dan pemadanan NIK dengan NPWP.
PSC 119 dari rumah sakit daerah menyosialisasikan layanan aplikasi panic button tombol sirene, praktik simulasi resusitasi jantung, paru, serta cek tekanan darah dan berat badan.
Aksi nyata program Botram yang ramah, cepat, mudah dan gratis ini mampu mendorong masyarakat untuk mau mengurus sendiri dokumen negara yang diperlukan.
Program ini sekaligus menghindarkan masyarakat dari praktik percaloan serta pungutan liar yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab, demi kepentingan pribadi.
Cakupan layanan
Program Botram mencakup layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mulai dari mencetak KTP elektronik dan kartu identitas anak (KIA), aktivasi identitas kependudukan digital, permohonan kartu keluarga, akte kelahiran, kematian, serta perkawinan, perceraian, pengakuan, hingga akte pengesahan anak. Kemudian surat keterangan pindah dan pindah datang, baik dari dalam maupun luar negeri, keterangan tempat tinggal, pengganti identitas, serta surat keterangan pencatatan sipil terkait lainnya.
Layanan lainnya adalah JKN-KIS berstatus PBI APBD, edukasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), edukasi stunting, skrining penyakit tidak menular, serta pelayanan permohonan pengaduan, yang merupakan layanan dari dinas kesehatan. Dari RSUD Kabupaten Bekasi juga melayani surat keterangan sehat dan cek kesehatan gratis.
Terdapat 18 dinas, tiga badan, serta dua satuan sejajar lain di lingkup Pemkab Bekasi yang turut berpartisipasi pada program pelayanan massal ini, dengan menghadirkan puluhan jenis layanan, baik permohonan berkas, informasi, maupun sosialisasi program kepada masyarakat.
Botram adalah program yang menunjukkan hadirnya negara untuk melayani semua keperluan rakyat, dengan cara mudah dan cepat, serta gratis.
Berita Lainnya
BPS catat harga gabah dan beras pada November mengalami penurunan
02 December 2024 16:27 WIB
BPBD catat ketinggian banjir rob sempat 40 centimeter pada Senin pagi
02 December 2024 16:18 WIB
BRK Syariah sabet penghargaan sebagai pionir digitalisasi pemerintah daerah
02 December 2024 16:15 WIB
Airlangga sebut inflasi dan pertumbuhan ekonomi landasan UMP 6,5 persen
02 December 2024 14:14 WIB
Pasukan Israel tak berhenti serang Lebanon selatan meski ada gencatan senjata
02 December 2024 13:34 WIB
Dietisien: Tempe merupakan produk nabati yang baik untuk jantung
02 December 2024 13:23 WIB
Kemenag tunggu undangan DPR soal pembahasan biaya penyelenggaraan haji
02 December 2024 12:47 WIB
Badan Gizi Nasional tinjau dapur penyedia makan bergizi di lanud
02 December 2024 12:34 WIB