Jakarta (ANTARA) - Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI untuk Palestina Syahrul Aidi Ma'azat menilai Indonesia bisa menjadi katalisator untuk mengakselerasi dan menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel, misalnya, dengan menggalang suara secara politis, sosiologis dan ekonomis untuk mematahkan aneksasi dan "deal century" AS yang merugikan rakyat Palestina.
"Dalam posisi strategis Indonesia bisa melakukan umpan balik dan memberikan terobosan melebihi Turki dengan menggalang suara secara politis, sosiologis dan ekonomis untuk mematahkan aneksasi dan deal century AS yang merugikan Rakyat Palestina," kata Syahrul dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Baca juga: Pengamat: ada tiga faktor Israel bergerak cepat untuk aneksasi Tepi Barat
Dia menilai penyelesaian konflik Palestina dan Israel sangat komplek karena diwarnai politik kawasan yang mempunyai kepentingan politik masing-masing negara, misalnya, Arab Saudi, Mesir, Qatar, Jordania dan beberapa negara di sekitar yang mempunyai hubungan ekonomis politis dengan AS dan Israel.
Karena itu menurut dia, kecaman negara-negara Timur Tengah hanya formalitas belaka sehingga perlu negara lain yang bersuara sebagai katalisator dan Indonesia mampu untuk mengakselerasi dan menyelesaikannya.
"Indonesia harus konsisten berada di garda terdepan dengan terus maksimal menggalang dukungan yang lebih lagi dari usaha Menlu RI saat ini. Kemudian indonesia melalui presiden harus menginisiasi resolusi yang dialamatkan kepada DK PBB untuk menghentikan aneksasi dan menciptakan perdamaian di luar 'deal century' ini," tuturnya.
Politisi PKS itu menyadari bahwa segala desakan internasional akan dimentahkan oleh Hak Veto AS, namun peluang dan harapan itu masih ada terutama keadaan Presiden Donald Trump yang saat ini terancam di negaranya sendiri yang menggerus kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya.
Menurut dia, momen tersebut bisa diambil untuk menginisiasi resolusi dan mengambil kepercayaan negara-negara anggota PBB dan menggalang dukungan domestik AS untuk Palestina.
"DPR melalui GKSB akan fokus mengawal isu aneksasi Israel di Tepi Barat. Hal ini sesuai dengan janji kita bangsa indonesia untuk ikut serta dalam perdamaian dunia karena itu kami memanggil kementerian luar negeri untuk memetakan konflik disana dan mencari inisiasi penyelesaian," ujarnya.
Anggota Komisi V DPR RI itu mengatakan saat ini politik kawasan di Timur Tengah sangat memberikan pengaruh dan warna terhadap eskalasi penyelesaian konflik Palestina dan Israel, selanjutnya perlu negara di luar kawasan itu yang mengambil peran baru, dan Indonesia punya kemampuan untuk hal tersebut.
Syahrul mengatakan, GKSB DPR RI meminta Kemenlu RI untuk berembuk bersama dengan mengundang Dubes Palestina, LSM kemanusiaan terkait Palestina dan pemangku kepentingan terkait untuk menentukan langkah bersama untuk meretas persoalan aneksasi tersebut.
Baca juga: Sekjen PBB desak Israel untuk batalkan rencana aneksasi permukiman di Tepi Barat Palestina
Baca juga: Indonesia akan tingkatkan bantuan kemanusiaan untuk Palestina tahun ini
Pewarta: Imam Budilaksono
Berita Lainnya
Presiden Jokowi janjikan mobil listrik untuk praktikum SMK Mamuju
23 April 2024 17:03 WIB
KPK setor Rp2,1 miliar sebagai uang pengganti terpidana Trisna Sutisna
23 April 2024 16:58 WIB
Korsel sebut rezim Korut akan berakhir jika mencoba gunakan senjata nuklir
23 April 2024 16:52 WIB
28 pesawat tiga matra TNI siap lakukan atraksi udara HUT RI di Kota Nusantara
23 April 2024 16:47 WIB
Kemlu imbau WNI di Taiwan agar tetap waspada gempa susulan
23 April 2024 16:35 WIB
Pemerintah adopsi inisiatif global tentang perlindungan anak di ruang digital
23 April 2024 15:50 WIB
PUPR: Sumber daya air jadi prioritas dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara
23 April 2024 15:37 WIB
Menparekraf Sandiaga Uno apresiasi program The Power of Emak-Emak
23 April 2024 15:18 WIB