Jakarta (ANTARA) - Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI untuk Palestina Syahrul Aidi Ma'azat menilai Indonesia bisa menjadi katalisator untuk mengakselerasi dan menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel, misalnya, dengan menggalang suara secara politis, sosiologis dan ekonomis untuk mematahkan aneksasi dan "deal century" AS yang merugikan rakyat Palestina.
"Dalam posisi strategis Indonesia bisa melakukan umpan balik dan memberikan terobosan melebihi Turki dengan menggalang suara secara politis, sosiologis dan ekonomis untuk mematahkan aneksasi dan deal century AS yang merugikan Rakyat Palestina," kata Syahrul dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Baca juga: Pengamat: ada tiga faktor Israel bergerak cepat untuk aneksasi Tepi Barat
Dia menilai penyelesaian konflik Palestina dan Israel sangat komplek karena diwarnai politik kawasan yang mempunyai kepentingan politik masing-masing negara, misalnya, Arab Saudi, Mesir, Qatar, Jordania dan beberapa negara di sekitar yang mempunyai hubungan ekonomis politis dengan AS dan Israel.
Karena itu menurut dia, kecaman negara-negara Timur Tengah hanya formalitas belaka sehingga perlu negara lain yang bersuara sebagai katalisator dan Indonesia mampu untuk mengakselerasi dan menyelesaikannya.
"Indonesia harus konsisten berada di garda terdepan dengan terus maksimal menggalang dukungan yang lebih lagi dari usaha Menlu RI saat ini. Kemudian indonesia melalui presiden harus menginisiasi resolusi yang dialamatkan kepada DK PBB untuk menghentikan aneksasi dan menciptakan perdamaian di luar 'deal century' ini," tuturnya.
Politisi PKS itu menyadari bahwa segala desakan internasional akan dimentahkan oleh Hak Veto AS, namun peluang dan harapan itu masih ada terutama keadaan Presiden Donald Trump yang saat ini terancam di negaranya sendiri yang menggerus kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya.
Menurut dia, momen tersebut bisa diambil untuk menginisiasi resolusi dan mengambil kepercayaan negara-negara anggota PBB dan menggalang dukungan domestik AS untuk Palestina.
"DPR melalui GKSB akan fokus mengawal isu aneksasi Israel di Tepi Barat. Hal ini sesuai dengan janji kita bangsa indonesia untuk ikut serta dalam perdamaian dunia karena itu kami memanggil kementerian luar negeri untuk memetakan konflik disana dan mencari inisiasi penyelesaian," ujarnya.
Anggota Komisi V DPR RI itu mengatakan saat ini politik kawasan di Timur Tengah sangat memberikan pengaruh dan warna terhadap eskalasi penyelesaian konflik Palestina dan Israel, selanjutnya perlu negara di luar kawasan itu yang mengambil peran baru, dan Indonesia punya kemampuan untuk hal tersebut.
Syahrul mengatakan, GKSB DPR RI meminta Kemenlu RI untuk berembuk bersama dengan mengundang Dubes Palestina, LSM kemanusiaan terkait Palestina dan pemangku kepentingan terkait untuk menentukan langkah bersama untuk meretas persoalan aneksasi tersebut.
Baca juga: Sekjen PBB desak Israel untuk batalkan rencana aneksasi permukiman di Tepi Barat Palestina
Baca juga: Indonesia akan tingkatkan bantuan kemanusiaan untuk Palestina tahun ini
Pewarta: Imam Budilaksono
