Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengunjungi kantor pusat PT PLN (Persero) di Jakarta, Senin, untuk membahas upaya pemulihan gangguan listrik yang terjadi pada Minggu (4/8/2019), bersama jajaran pejabat PLN.
"Dalam sebuah manajemen besar seperti PLN ini mestinya menurut saya ada tata kelola resiko-resiko yang dihadapi dengan manajemen besar tentu saja ada contingency plan ada back up plan," kata Presiden.
Baca juga: PLN hemat Rp25 miliar dengan pengoperasian PLTMG Koto Gasib, begini penjelasannya
Presiden mempertanyakan kepada pengelola PLN mengapa tata kelola resiko itu tidak bekerja.
Presiden didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.
Sejumlah pejabat PLN yang turut dalam pertemuan itu antara lain Plt Direktur Utama Sripeni Inten Cahyani, serta sejumlah Direktur Regional yakni Direktur Regional JBT, Direktur Regional JBB, Direktur Regional JTBN, Direktur Regional Sum, Direktur Regional Sul, Direktur Dan2, Direktur Regional MP serta Dewan Komisaris PT PLN.
Baca juga: PLN Banten pastikan kondisi jaringan listrik aman pascagempa
Baca juga: PLN dukung kelistrikan untuk Festival Perahu Naga Kampar 2019
Pewarta: Bayu Prasetyo
Berita Lainnya
Nilai tukar rupiah melemah tajam karena The Fed beri pernyataan sangat "hawkish"
19 December 2024 10:35 WIB
Direksi BRK Syariah bersama Wamen Dikdasmen RI hadiri Milad ke-112 Muhammadiyah
19 December 2024 10:16 WIB
Mensos-Menko Pemberdayaan Masyarakat percepat nol kemiskinan ekstrem di Indonesia
18 December 2024 17:19 WIB
Kemenag berhasil raih anugerah keterbukaan informasi publik
18 December 2024 17:00 WIB
Dokter menekankan pentingnya untuk mewaspadai sakit kepala hebat
18 December 2024 16:37 WIB
Indonesia Masters 2025 jadi panggung turnamen terakhir The Daddies
18 December 2024 16:28 WIB
Menko Pangan: Eselon I Kemenko Pangan harus fokus pada percepatan swasembada pangan
18 December 2024 16:13 WIB
ASEAN, GCC berupaya perkuat hubungan kerja sama kedua kawasan
18 December 2024 15:57 WIB