Panwaslu Rokan Hulu Harapkan Fasilitas Kendaraan Operasional

id panwaslu rokan, hulu harapkan, fasilitas kendaraan operasional

Pasir Pengaraian, Riau, 4/11 (ANTARA) - Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Provinsi Riau, Fitriyati Is, mengharapkan kendaraan opersional, guna mendukung kelancaran dalam melaksanakan tugasnya.

"Usulan terhadap bebarapa fasilitas penunjang kerja panwas sudah kami sampaikan kepada Pemkab Rohul, melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA), sejak 14 Sepetember lalu," kata Fitriyati Is kepada ANTARA, di Pasir Pengaraian, Kamis.

Ia menjelaskan, dari sejumlah kebutuhan yang diusulkan sebelumnya itu sebagian sudah dipenuhi, meskipun hanya dalam bentuk dipinjamkan. Fasilitas yang sudah dipenuhi baru gedung sekretariat serta peralatan pendukung seperti meja dan kursi.

"Komputer dan printer tidak ada, kami masih menggunakan laptop pribadi," tuturnya.

Ia mengatakan, Panwaslu sangat membutuhkan sejumlah kebutuhan peralatan operasional, maka, pihaknya telah mengajukan surat permohonan yang kedua kalinya pada 11 Oktober lalu, namun hingga saat ini belum ada jawaban.

"Permohonan kita yang terutama itu kendaraan, sebab bagaimana kami akan memantau ke sejumlah daerah jika tanpa adanya kendaraan," ujarnya.

Jenis kendaraan yang diharapkan, katanya, tiga unit kendaraan roda dua dan satu unit kendaraan roda empat. Selain itu ia juga sangat mengharapkan dua unit laptop, satu unit kamera foto dan satu unit kamera vidio untuk dukumentasi.

"Kendaraan yang kami inginkan bukan untuk bermain-main, tapi demi tugas. Tiga kendaraan roda dua untuk digunakan anggota sekretariat dan satu kendaraan roda empat untuk ketua dan anggota panwaslu dalam memonitoring sejumlah dearah di Rohul," tegasnya.

Diakuinya, dana operasional untuk panwaslu pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Rohul 2010 mencapai sekitar 1,7 miliar, tetapi dana itu melekat di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Rohul.

"Kalau tidak salah sepengatahuan saya dana untuk panwaslu pada APBD 2010 mencapai 1,7 miliar, tapi dana itu kan melekat pada KPU," terangnya.