Dumai Belum Siap Hadapi Perdagangan Bebas
Dumai, 8/4 (ANTARA) - Kepala Kantor Bea dan Cukai (BC) Kota Dumai, Riau, Isja, menyatakan Pemerintah Kota Dumai belum siap dalam menghadapi perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN dan China yang dilakukan pemerintah pusat. Berangkat dari perjanjian perdagangan bebas yang membebaskan biaya masuk barang ke Indonesia, menurut Isja, membuat para importir yang selama ini melakukan kegiatan impor melalui perairan Kota Dumai satu persatu mulai berpikir untuk memindahkan kegiatan mereka ke kota lain yang sudah menerapkan peraturan bebas biaya keluar masuk barang sesuai dengan perjanjian kerja sama negara-negara ASEAN, terutama untuk produk asal negeri China. Dengan Kota Dumai yang belum menerapkan aturan bebas biaya masuk tersebut, kata Isja, membuat para importir mulai melirik pelabuhan di daerah lain yang biasa dijadikan tempat operasi bisnis mereka. Hal ini dapat dilihat dengan berkurangnya kegiatan bongkar muat yang biasanya ramai di Pelabuhan Rakyat yang ada di Kota Dumai. "Kita ibaratkan buah simalakama, kalau peraturan tersebut kita terapkan maka Kota Dumai akan mengalami kerugian dari biaya masuk barang melalui pelabuhan dumai sebanyak 5 persen. Jumlah itu sangat signifikan untuk pemasukan khas daerah," ucapnya. Jika pemerintah Dumai tidak menerapkan, diyakini Isja, para importir yang selama ini melakukan kegiatan bongkar muat dan menopak perekonomian para buruh angkut akan memindahkan daerah operasi mereka melalui pelabuhan lain yang telah menerapkan aturan tersebut seperti pelabuhan Belawan di Provinsi Sumatra Utara. Menanggapi aksi demontrasi yang dilakukan para buruh Pelabuhan Rakyat ke kantor BC Dumai beberapa waktu lalu, Isja mengatakan jika hal itu salah satu konsekuensi jika peraturan tersebut tidak dijalankan. Seperti yang diberitakan sebelumnya, dimana para buruh angkut mendatangi BC Dumai untuk mengadukan nasib mereka, karena aturan dari BC yang membatasi muatan kapal yang masuk ke pelabuhan rakyat . Hal itu diakui sejumlah buruh yang mendatangi kantor BC, akan membuat mereka mengalami kerugian yang signifikan. Pemasukan mereka yang setiap harinya akan berkurang hingga 50 persen, dari perharinya yang seharusnya mencapai Rp 100 Ribu, menjadi Rp 50 Ribu.
