Jakarta (Antarariau.com)- Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin mengatakan seluruh fraksi sepakat hukuman pencemaran nama baik yang diatur dalam UU ITE diturunkan dari semula 6 tahun menjadi kurang 5 tahun.
"Kami di Komisi I diwakili Kapoksi membahas Pasal 27 UU ITE, sepakat sanksi yang semula 6 tahun diturunkan menjadi kurang dari 5 tahun," katanya di Ruang Rapat Komisi I DPR, Jakarta, Selasa.
Hal itu dikatakannya sebelum memimpin Rapat Panitia Kerja revisi UU no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di Ruang Rapat Komisi I DPR, Jakarta, Selasa.
Dia menjelaskan, hukuman kurang dari 5 tahun itu agar nanti proses di pengadilan tidak bisa langsung dilakukan karena dengan asumsi batasnya di atas lima tahun.
Menurut dia dengan hukuman di bawah lima tahun itu ada proses hukum namun tidak terkena penangkapan dan kemungkinan hanya diberikan sanksi.
"Dari pemerintah ok di bawah lima tahun, apakah empat atau tiga lalu kami diskusi terkait pencemaran nama baik dalam KUHAP selama 9 bulan dan di RUU KUHAP 12 bln, namun kami akan undang ahli hukum pidana," ujarnya.
Selain itu menurut dia, fraksi-fraksi sepakat bahwa pencemaran nama baik itu harus berupa delik aduan. Karena itu dia menjelaskan, siapapun yang merasa nama baiknya tercemar maka harus lakukan aduan apabila laporannya ingin diproses.
"Mulai dari tukang becak hingga Presiden harus lakukan aduan karena kalau tidak maka tidak bisa langsung di proses," katanya.
Hal lain yang disepakati fraksi menurut politikus PDI Perjuangan itu adalah adanya rehabilitasi terhadap seorang yang dinilai tidak bersalah dalam kasus dugaan pencemaran nama baik.
Dia menjelaskan pernyataan tidak bersalah itu harus diputuskan pengadilan dan negara menghapus data-data.
"Misalnya seorang tidak korupsi berdasarkan putusan pengadilan maka negara mencabut berita-berita di media online," ujarnya.
Berita Lainnya
KPU segera konsultasikan draf revisi PKPU 10/2023 pada DPR dan Pemerintah
10 May 2023 11:19 WIB
Badan Legislasi DPR RI setuju revisi UU IKN masuk Prolegnas Prioritas 2023
23 November 2022 14:41 WIB
DPR pertimbangkan usulan Depok masuk Jakarta Raya di revisi UU DKI Jakarta
22 July 2022 15:10 WIB
Standar perlindungan jaksa dan keluarganya, bagian dari 14 poin revisi UU Kejaksaan
15 November 2021 18:41 WIB
Anggota DPR RI Syarief Alkadrie berharap revisi UU LLAJ tingkatkan pelayanan lalu lintas
29 June 2021 12:56 WIB
Tolak revisi UU ketenagakerjaan, puluhan ribu buruh akan berunjuk rasa di DPR
02 October 2019 11:35 WIB
Ketua DPR Bambang Soesatyo setuju revisi UU Pemilu
25 April 2019 9:46 WIB
DPR Revisi UU ITE, Takkan Ada Lagi Prita Mulyasari Berikutnya?
21 January 2016 19:46 WIB