Bangkinang Kota, (Antarariau.com) - Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Kampar melaksanakan sosialisi dan orientasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) bagi Pengurus Fapsedu yang bertujuan menyukseskan tiga zero di Aula Kantor BKBPP, Selasa (26/4).
"Isu kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) sangat penting menjadi perhatian semua pihak untuk pengendalian jumlah penduduk dalam mencapai tujuan program kependudukan dan KB sekaligus menyukseskan program zero kemiskinan, pengangguran dan rumah kumuh," kata Kepala BKBPP, Edi Aprizal saat membuka acara itu.
Dia menjelaskan, bahwa pertumbuhan penduduk besar dapat meningkatkan kebutuhan akan energi makanan dan air, menimbulkan berbagai permasalahan seperti kerusakan lingkungan, kelangkaan sumber daya, kerawanan pangan, kemiskinan dan konflik sosial.
"Jumlah penduduk perlu dikelola dengan baik melalui program KKBPK untuk menekan terjadinya ledakan penduduk," ujarnya.
Mantan Camat 13 Koto Kampar ini menyampaikan, "Pengendalian penduduk dan KB penting sebab melalui program ini dapat mewujudkan program pemerintah Kabupaten Kampar zero kemiskinan, pengangguran dan rumah kumuh," ujarnya.
Program KB berupaya untuk menghindari empat "Terlalu", yakni terlalu muda, rapat, banyak dan tua. Kemudian mengatur usia melahirkan antara 20-30 tahun dan paling lambat 35 tahun yang diatur dengan menggunakan alat kontrasepsi.
"Dengan ber-KB maka pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan, sehingga mencegah terjadi ledakan jumlah penduduk yang pada akhirnya dapat dicapai pertumbuhan kualitas sumber daya manusia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih mapan sehingga kesejahteraan masyarakat terwujud," jelasnya.
Kepala Bidang Advokasi dan Bina Lini Lapangan, Awal Haenniwati menyampaikan bahwa pemahaman masyarakat terhadap kesadaran ber-KB serta relevansinya dengan pengendalian pertumbuhan penduduk sangat penting, karena dengan memahami kondisi dan sumber masalah kemiskinan itu muncul terjadi ledakan jumlah penduduk.
"BKBPP telah melakukan berbagai upaya untuk menyukseskan program pengendalian penduduk dan KB, diantaranya menyosialisasikan program KB, penyuluhan kesehatan ibu dan anak, melakukan pembinaan-pembinaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Lansia, Bina Keluarga Remaja (BKR) dan kegiatan lainnya untuk peningkatan kualitas SDM," jelasnya.
"Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (Fapsedu) memiliki peran ampuh dalam melakukan advokasi kepada masing-masing pemeluk agama dan penggerakan masyarakat melalui tokoh-tokoh agama dan mampu meyakinkan kepada pemangku kebijakan seperti gubernur, bupati dan walikota,” katanya
Keberadaan Fapsedu harus didukung, salah satu fungsinya melakukan advokasi dan KIE melalui sektor keagamaan dengan caranya masing-masing agama Islam, Kristen, Protestan, Hindu dan Budha.
Ia berharap kepada anggota Fapsedu untuk lebih berperan aktif dalam memberikan advokasi dan KIE di bidang kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) kepada pemeluk agama masing-masing tanpa mencampuri urusan keimanan pemeluknya. (Adv)
Berita Lainnya
Menteri ESDM Arifin Tasrif sebut program B100 perlu melalui uji di laboratorium
16 May 2024 14:23 WIB
Baznas RI nyatakan siap dukung program makan siang dan minum susu gratis
15 May 2024 14:20 WIB
Pemkab Siak beri beasiswa kuliah bagi 250 anak penerima PKH
08 May 2024 9:47 WIB
Program Kartu Prakerja raih penghargaan Wenhui Awards dari UNESCO
02 May 2024 16:15 WIB
Sekda Bengkalis minta TPAKD kejar target tujuh program kerja
30 April 2024 18:53 WIB
Warga Jakarta masih banyak yang belum terima sertifikat tanah program PTSL
25 April 2024 12:36 WIB
Menparekraf Sandiaga Uno apresiasi program The Power of Emak-Emak
23 April 2024 15:18 WIB
Kemendagri: Dana desa bisa digunakan untuk dukung program pemberantasan narkoba
23 April 2024 13:27 WIB