Pekanbaru, (Antarariau.com) - Greenpeace menyambut baik pernyataan Presiden Joko Widodo yang akan mengoptimalkan moratorium izin baru perkebunan untuk meningkatkan produksi di lahan yang ada dan melindungi wilayah hutan konservasi dari ekspansi pertambangan (1). Meskipun ini adalah langkah yang baik, namun hal tersebut belum cukup untuk menghentikan laju deforestasi dan kebakaran hutan selama data-data kehutanan masih tertutup bagi publik.
Analisa Greenpeace menunjukkan setidaknya ada sekitar 5,4 juta hektar hutan dalam kawasan moratorium yang sudah dibebani izin. Sementara itu sekitar 42,8 juta hektar hutan terancam hancur karena tidak masuk dalam wilayah moratorium.
“Solusi mendasar untuk menghentikan deforestasi Indonesia termasuk antisipasi kebakaran hutan adalah dengan membuka akses data-data kehutanan kepada publik. Ini waktu yang tepat bagi pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam memantau dan melindungi hutan dari awal perencanaan,” kata Muhammad Teguh Surya, Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia.
Pagi ini Greenpeace menggelar acara diseminasi Peta Kepo Hutan (2) di Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau. Diseminasi tersebut diselenggarakan Greenpeace bersama LAM Riau yang dihadiri sejumlah Muspida Riau, pengusaha perusahaan perkebunan, LSM, pemuka dan perwakilan masyarakat.
Greenpeace meluncurkan peta online interaktif yang berisi informasi data-data digital konsesi sawit, HTI dan tambang batu bara. Peta ini juga dilengkapi dengan informasi sebaran titik panas yang diperbaharui setiap hari. Ini merupakan peta yang pertama kali hadir di Indonesia dengan kelengkapan data tentang siapa pemilik lahan yang terdeteksi titik panas.
“Presiden Joko Widodo berjanji akan membuat Peta Tunggal (One Map) sebagai rujukan kebijakan bagi seluruh instansi terkait. Peta Tunggal diharapkan bisa mengurai tumpang-tindih perizinan yang selama ini terjadi. Namun kebijakan ini hingga sekarang belum terwujud. Padahal hanya butuh sekitar enam bulan bagi Greenpeace membuat satu platform peta kehutanan yang bisa diakses seluruh masyarakat,” kata Teguh.
Al Azhar, Ketua Harian LAM Riau mengatakan bahwa sudah saatnya masyarakat bahu-membahu mendorong keterbukaan dalam pengelolaan kehutanan. Banyak konflik tapal batas antara konsesi dengan wilayah adat dan milik masyarakat. Bertahun masalah itu tapi tidak pernah terselesaikan.
“Sejak tahun 80-an kita sudah sadar bahwa negeri ini adalah ladang perburuan. Kita baru sadar sesudah "daging-daging" yang enak tersebut diambil oleh orang, dan yang tersisa untuk kita hanya yang bau busuk saja, limbah-limbah tak berharga. Kita sepakat di forum ini kita tidak bisa menunggu tetapi tetapi mendorong agar negeri ini menjadi lebih baik untuk didiami.” Kata Al Azhar.
