Oleh Riza Harahap
Jakarta, (Antarariau.com) - Memasuki usia satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pada 20 Oktober 2015 dinamika poros kekuatan politik di DPR berangsur-angsur berubah dan semakin memudar.
Pada awal dilantiknya anggota DPR RI periode 2014-2019, terjadi dua poros kekuatan politik yang terfragmentasi dalam Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat (KMP dan KIH) yang saat ini sudah memudar dan tidak menggema lagi.
Dua poros kekuatan politik tersebut semula saling bersaing ketat dengan manuver-manuver yang sempat membuat kerja DPR RI "dead lock" selama hampir satu bulan.
Adanya rasa ketidakpuasan terhadap pimpinan DPR RI yang dikuasai politisi dari KMP, sempat terjadi "penyanderaan" anggota alat kelengkapan dewan dan munculnya pimpinan DPR RI tandingan, tapi kemudian mereda setelah adanya saling lobi dari perwakilan dua kekuatan.
Adalah Pramono Anung dari PDI Perjuangan dan Hatta Rajasa dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang menjadi pelopor lobi untuk menyamakan visi dan menyatukan dua poros kekuatan politik di parlemen, sampai pada kesepakatan damai, pada 15 November 2014.
DPR RI kemudian berjalan dengan semua organnya yakni komisi dan alat kelengkapan dewan, meskipun kadang-kadang masih ada riak-riak kekuatan KMP dan KIH.
Namun menjelang pemerintahan Presiden Joko Widodo memasuki usia satu tahun, terjadi pergeseran lagi pada peta kekuatan di DPR RI.
Partai Amanat Nasional (PAN), salah satu anggota dari KMP menyatakan pindah haluan ke KIH, pada Rabu, 2 September 2015, tapi dinamika politik di DPR RI tidak lagi sedinamis seperti pada awal terbentuknya DPR RI periode 2014-2019.
Bersambung ke hal 2 ...
Memudarnya Dinamika Poros Kekuatan Politik Di DPR
