Pekanbaru, (Antarariau.com) - Suhardiman Amby mundur dari jabatan Ketua Panitia Khusus Monitoring dan Evaluasi Izin Lahan DPRD Provinsi Riau, karena urusan politik.
"Saya akan melaksanakan tugas Partai Hanura pada tanggal 4 sampai 18 Juni ini. Untuk sementara dialihkan kepada Wakil Ketua Pansus, Husni Tamrin," kata Suhardiman di Pekanbaru, Kamis.
Menurut Suhardiman, izin yang ditujukan kepada Ketua DPRD Riau tersebut dimaksudkan supaya tidak terganggunya pelaksanaan tugas pansus. Dikatakannya bahwa selama jadi ketua dia telah memanggil 100 lebih perusahaan baik itu kehutanan atau pun perkebunan sawit.
"Kita sudah memanggil hampir 120 lebih perusahaan dari total 410 perusahaan perkebunan, ditambah 56 kehutanan. Kesepakatan pansus tidak ada satu pun yang tidak dipanggil," jelasnya.
Dia menegaskan bahwa semua harus perusahaan lebihnya itu akan dipanggil dan disamaratakan supaya maksimal hasilnya. Jangan sampai, kata dia, ada penilaian dari masyarakat perusahaan yang beroperasi di Riau ini tidak bisa dipanggil.
"Kita lakukan semua terbuka dan dipantau bersama-sama supaya dapat mengetahui secara bersama juga," paparnya.
Lebih jauh disampaikanya, dari kegiatan pansus selama ini banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran oleh perusahaan. Banyak yang diduga punya kelebihan lahan dan itu sudah terbukti setelah dilakukan cek lapangan.
Dengan demikian, hal tersebut nantinya akan menjadi bagian rekomendasi yang dikeluarkan pansus kepada pihak terkait baik itu di pusat dan daerah.
"Tinggal nanti akan melakukan pengkajian untuk mempertajam bahasa rekomendasi kita. Jangan sampai nanti ketika kita ajukan ke ranah hukum, tidak kuat," sebutnya.
Suhardiman Mundur Dari Ketua Pansus Lahan DPRD Riau
