Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pemprov Riau membentuk dua tim untuk menyelesaikan sengketa lahan antara masyarakat dengan TNI AU terkait pencadangan lahan untuk Landasan Udara Roesmin Nurjadin di Kota Pekanbaru.
"Jadi ada tim yang akan dibuat, pertama untuk mempelajari dari sisi legalnya dan inventarisasi kepemilikan lahan yang sudah ada di masyarakat," kata Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, di Pekanbaru, Selasa.
Ia mengatakan keputusan pembentukan tim tersebut disepakati dalam pertemuan dengan pihak TNI AU dan Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkominda) Riau di kantor Gubernur Riau pada Selasa pagi. Menurut dia, semua pihak berkomitmen untuk mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian masalah tersebut.
Sementara itu, Komandan Lanud Pekanbaru Kolonel Pnb. Khairil Lubis mengatakan tim yang dibentuk beranggotakan personel dari Pemprov Riau, Forkomida dan Pemerintah Kota Pekanbaru. Fungsinya dan tugasnya adalah untuk menginventarisasi dan mendata lahan, serta kelengkapan suratnya.
Menurut Kolonel Khairil, hasil dari pendataan tersebut yang akan dikaji oleh tim untuk dapat diambil langkah-langkah berikutnya.
"Namun yang harus disadari adalah untuk melaksanakan ini tentu membutuhkan proses dan waktu," ujarnya.
Sebelumnya, sekitar 1.000 orang yang tergabung dalam Forum Warga Sidomulyo Timur (Forgasi) menggelar aksi unjuk rasa dan menduduki Kantor Gubernur Riau di Pekanbaru pada pertengahan April lalu. Massa tersebut meminta agar Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mencabut Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau No. KPTS 297/III/2011 tentang pencadangan lahan untuk Lanud Roesmin Nurjadin.
Sebabnya, akibat mereka menuding adanya SK Gubernur Riau No: KPTS 297/III/2011 itu membuat warga tempatan tidak bisa mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas bangunan rumah miliknya sendiri. Selain itu, warga yang mengaku sudah lama tinggal di lahan tersebut sebelum menjadi area lahan pencadangan, sehingga mereka tidak bisa menambah bangunan rumah mereka.
Massa tersebut sempat hingga malam, atau lebih dari tujuh jam saat demonstrasi itu. Mereka bahkan ada yang mendirikan tenda untuk bermalam di kantor gubernur.
Massa akhirnya membubarkan diri setelah Plt Gubernur Riau berjanji akan memfasilitasi kedua pihak untuk menyelesaikan masalah sengketa lahan itu.
Berita Lainnya
Jubir: PBB menentang segala bentuk pelanggaran terhadap integritas wilayah Suriah
11 December 2024 9:48 WIB
Majelis Permusyawaratan Rakyat resmi bentuk Kaukus Kebangsaan dan Pembangunan Berkelanjutan
26 November 2024 16:48 WIB
Riau bangun rumah layak huni bagi tiga KK prasejahtera
31 October 2024 21:36 WIB
NATO, Uni Eropa bentuk gugus tugas tingkat tinggi baru perkuat kerja sama
30 October 2024 11:23 WIB
Indonesia dan China sepakat bentuk perusahaan patungan manufaktur sel baterai EV
18 October 2024 14:58 WIB
Plt Mendes Muhadjir Effendy usul bentuk satgas terkait status tanah daerah transmigrasi
05 October 2024 13:25 WIB
Nike Ardilla dihadirkan pada gelaran Synchronize 2024 dalam bentuk Metahuman
05 October 2024 11:45 WIB
Indonesia berharap segala bentuk eskalasi kekerasan di Timur Tengah dihentikan
20 September 2024 13:51 WIB