Menteri LHK Isyaratkan Moratorium Izin HTI

id menteri lhk, isyaratkan moratorium, izin hti

Pekanbaru, (Antarariau.com) - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengisyaratkan bahwa moratorium terhadap penerbitan izin hutan tanaman industri akan diberlakukan sambil melakukan evaluasi terhadap izin yang dinilai bermasalah.

"Moratorium izin akan diberlakukan, tidak ada izin baru dengan mengevaluasi ke dalam," kata Siti Nurbaya saat meninjau kesiapan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan, di Pekanbaru, Provinsi Riau, Selasa.

Menurut Siti Nurbaya, pihaknya kini tengah mengkaji beberapa laporan mengenai perizinan kehutanan yang sudah terlanjur terbit namun bermasalah, dan ada konsesi perusahaan yang ditelantarkan oleh pemegang izin. Ia menyadari hal tersebut bisa memicu terjadinya kebakaran lahan serta perambahan hutan disertai pembalakan liar.

"Kita sedang olah beberapa catatan dari Dirjen yang masuk ke saya, sehingga ada istilah izin yang terlanjur, legal tapi tidak legal. Dan saya mewaspadai betul untuk mengoreksi teknis ke dalam," katanya.

Ia menegaskan pihaknya tidak akan gentar menghadapi oknum aparat maupun pihak tertentu yang menguasai kawasan hutan secara ilegal dalam upaya penegakan hukum nantinya.

"Kita tetap kokoh untuk selesaikan ini karena pemerintah kita bekerja untuk rakyat," tegasnya.

Dalam kunjungannya ke Riau, Siti Nurbaya mendengarkan masukan dari Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir yang mengeluhkan adanya konsesi perusahaan yang ditelantarkan dan menjadi sumber lokasi kebakaran lahan. Sedangkan, perusahaan yang mendapat izin tidak melindungi areanya ketika kebakaran besar melanda daerah itu.

"Terhadap area yang ada izin tapi terlantar seharusnya dicabut oleh kementerian karena itu penyumbang kebakaran," kata Irwan Nasir.

Selain itu, ia juga meminta agar pasukan pemadam kebakaran Manggala Agni Kementerian Kehutanan seharusnya juga ditempatkan di daerah pesisir Riau karena selama ini belum menjangkau Kepulauan Meranti. "Penempatan Manggala Agni belum menjangkau seluruh daerah di Riau, seharusnya ditempatkan juga di Kepulauan Meranti untuk membantu kami," katanya.