Gaza (ANTARA) - Hamas pada Kamis (16/10) mengatakan mereka berkomitmen untuk melaksanakan kesepakatan gencatan senjata dan memulai rekonstruksi Jalur Gaza, sembari menolak segala bentuk perwalian internasional atas rakyat.
Zaher Jabarin, pemimpin Hamas di Tepi Barat, mengatakan dalam sebuah pidato yang disiarkan di televisi bahwa gerakan tersebut berkomitmen untuk melaksanakan kesepakatan yang memastikan berakhirnya perang, melindungi rakyat dari agresi, dan memulai rekonstruksi.
Baca juga: Palestina Umumkan Rencana Besar Rekonstruksi Gaza Senilai Rp1.000 Triliun
Dalam pidatonya, Jabarin menekankan perlunya "hak untuk menentukan nasib sendiri" dan "pendirian sebuah negara merdeka."
"Sudah waktunya untuk memberikan rakyat kami haknya untuk menentukan nasib sendiri dan pendirian negara mereka yang merdeka," kata Jabarin, seraya menambahkan bahwa negara Palestina tidak boleh lagi disandera oleh bias buta yang mendukung pendudukan Israel.
"Siapa pun yang benar-benar menginginkan perdamaian di kawasan ini harus memulai dengan melaksanakan konsensus internasional atas pendirian negara Palestina dan menyelesaikan masalah tahanan dengan membebaskan mereka yang masih ditahan di penjara-penjara Israel tanpa perang lanjutan," ujar Jabarin.
Berdasarkan kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas, yang mulai berlaku pada Jumat (10/10), tahap pertama gencatan senjata meliputi penarikan pasukan Israel dari Gaza City, Rafah, Khan Younis, dan wilayah utara; pertukaran sandera dan tahanan; serta pembukaan lima perlintasan untuk bantuan.
Baca juga: Penjarahan Truk Bantuan di Gaza Anjlok, Distribusi Bantuan Meningkat Pesat
Sejak Senin (13/10), Hamas telah membebaskan 20 tawanan Israel dalam keadaan hidup dan menyerahkan 10 jenazah sandera, sementara Israel telah membebaskan sekitar 2.000 narapidana dan tahanan Palestina.
