Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperkuat kerja sama di sejumlah bidang strategis, khususnya terkait pengelolaan wilayah perbatasan kedua negara.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan usai pertemuan antara Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Ahmad Zahid Hamidi, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin.
"Di bidang politik dan keamanan, tentu nanti ada rapat-rapat teknis lanjutan, khususnya pembahasan penguatan kerja sama di bidang perbatasan dalam hal penanganan terorisme, kemudian penyelundupan, baik barang dan manusia, narkotika," katanya.
Menurut Budi Gunawan, peningkatan kerja sama di bidang politik dan keamanan akan menjadi fokus utama dalam hubungan kedua negara ke depan.
Ia juga menambahkan bahwa isu-isu seperti illegal fishing dan perlindungan terhadap nelayan, turut menjadi perhatian bersama.
Salah satu hal krusial yang dibahas adalah tindak lanjut atas penyelesaian batas teritorial laut di Laut Sulawesi dan Selat Malaka, yang telah ditandatangani pada 2023.
"Ini akan dibahas secara teknis untuk implementasinya di lapangan," katanya.
Selain itu, Indonesia dan Malaysia juga akan melanjutkan proses demarkasi batas darat, khususnya di segmen Pulau Sebatik dan West Pilar. Kesepakatan mengenai segmen ini telah tercapai pada Februari 2025, dan kini memasuki tahap teknis pelaksanaan.
Budi Gunawan menegaskan bahwa seluruh pembahasan ini akan diformalkan dalam mekanisme bilateral teknis yang akan digelar di tingkat pelaksanaan, guna memastikan semua kesepakatan dapat diimplementasikan secara efektif dan bermanfaat bagi kedua negara.
"Tentu, semuanya akan ada tindak lanjutnya yang akan dibahas pada mekanisme perjanjian bilateral nanti di tingkat pelaksanaan," katanya.
Baca juga: Wapres Gibran: Generasi muda harus cepat beradaptasi dan manfaatkan peluang
Baca juga: Wapres berpesan kepala daerah terpilih utamakan kesejahteraan petani
