Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita unggulan Jumat untuk disimak, KJRI jelaskan kronologi insiden bus yang tewaskan 6 WNI jamaah umrah hingga tunggakan pajak kendaraan dihapus. Berikut berita-berita tersebut:
1. KJRI jelaskan kronologi insiden bus yang tewaskan 6 WNI jamaah umrah
Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, Arab Saudi, memastikan bahwa kecelakaan bus yang membawa 20 jamaah umrah WNI di jalan lintas Madinah-Makkah pada Kamis bukan merupakan kecelakaan tunggal
“Bus yang ditumpangi jamaah umrah Indonesia tersebut menabrak sebuah mobil jip yang tiba-tiba menyalip, sehingga bus terguling dan terbakar. Kedua kendaraan hangus terbakar,” kata Konsul Jenderal Yusron Ambary. Baca selengkapnyadi sini
2. Anggota DPRD Bojonegoro meninggal dalam kecelakaan bus umrah di Saudi
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro Eny Soedarwati dilaporkan meninggal dunia di Arab Saudi setelah bus rombongan jamaah umroh terlibat kecelakaan dalam perjalanan dari Madinah menuju Makkah.
Bus yang ditumpangi rombongan jamaah umroh dalam perjalanan menuju ke Makkah dari Madinah menabrak kendaraan lain sehingga terguling dan kemudian terbakar. Baca selengkapnyadi sini
3. Jokowi dan Puan satu meja di bukber Partai NasDem
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) satu meja dengan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Politik Puan Maharani dalam kegiatan buka bersama Partai NasDem di Ballroom NasDem Tower, Jakarta, Jumat petang.
Meski begitu, posisi Jokowi dan Puan ditengahi oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Selain itu, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno dan Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim juga berada di meja yang sama. Baca selengkapnyadi sini
4. Presiden perintahkan jajaran kabinet perbaiki komunikasi ke publik
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih untuk memperbaiki komunikasi mereka kepada publik.
Alasannya, Presiden menilai komunikasi pemerintah kepada publik terutama menyangkut kebijakan-kebijakan dan terobosan-terobosan pemerintah masih kurang sempurna dan intensif. Baca selengkapnya di sini
5. Tunggakan pajak kendaraan dihapus, ini jadwal dan caranya untuk Jabar
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemdaprov Jabar) resmi menghapus seluruh tunggakan pajak kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, bagi masyarakat yang belum melunasi kewajibannya.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut mencakup seluruh tunggakan pajak kendaraan hingga tahun 2024 tanpa batasan jumlah tahun. Program itu memberikan pembebasan terhadap pokok pajak dan denda bagi pemilik atau pengguna kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda Jawa Barat serta Polda Metro Jaya. Baca selengkapnyadi sini
