Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan Indonesia mendukung surat perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap pemimpin Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala otoritas pertahanan Yoav Gallant.
"Penerbitan surat perintah penangkapan oleh ICC terhadap Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant merupakan langkah signifikan untuk mewujudkan keadilan bagi kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang di Palestina,” menurut pernyataan akun resmi Kemlu RI di X, @Kemlu_RI pada Sabtu.
Indonesia juga menegaskan kembali dukungannya terhadap semua inisiatif yang bertujuan untuk memastikan pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan oleh Israel, termasuk yang ditempuh melalui ICC.
"Indonesia menekankan bahwa surat perintah penangkapan tersebut harus dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan hukum internasional,” lanjut pernyataan itu.
Indonesia menilai langkah tersebut sangat penting untuk mengakhiri pendudukan ilegal Israel di wilayah Palestina dan memajukan pembentukan Negara Palestina yang merdeka yang sesuai dengan prinsip-prinsip Solusi Dua Negara.
Pada Kamis (21/11), ICC resmi mengeluarkan surat perintah penangkapan pemimpin Israel Benjamin Netanyahu dan mantan pimpinan otoritas pertahanan Yoav Gallant atas dugaan tindak kejahatan perang.
"ICC dengan ini mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap dua individu, Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant, atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan setidaknya dari 8 Oktober 2023 hingga 20 Mei 2024,” demikian pernyataan ICC.
Tanggal 20 Mei yang disebut dalam pernyataan itu merujuk pada tanggal di mana Jaksa ICC mengajukan permohonan surat perintah penangkapan terhadap mereka.
Dengan demikian, ICC menolak argumen Israel yang menyatakan bahwa pengadilan tersebut tidak memiliki yurisdiksi untuk memerintahkan penangkapan Netanyahu dan Gallant.
Baca juga: Palestina kecam veto Amerika Serikat atas resolusi gencatan senjata Gaza di PBB
Baca juga: Menag RI Nasaruddin Umar serukan perjuangan kolektif bela hak Palestina
Berita Lainnya
Presiden Prabowo Subianto tiba di Abu Dhabi dan sempat dikawal pesawat tempur
23 November 2024 16:52 WIB
Bawaslu ingatkan pukul 00.00 malam ini alat peraga kampanye mulai ditertibkan
23 November 2024 16:36 WIB
Bappenas targetkan pertumbuhan ekonomi menyasar ke kelompok bawah
23 November 2024 16:20 WIB
Masa kampanye berakhir, Risma-Gus Hans sampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Jatim
23 November 2024 16:08 WIB
Begini upaya Lampung untuk mendukung program swasembada pangan nasional
23 November 2024 15:59 WIB
Pengamat: TNI berperan penting dalam menciptakan suasana kondusif saat pilkada
23 November 2024 15:53 WIB
Menkes: Pemerintah fasilitasi masyarakat lakukan skrining awal penyakit kanker
23 November 2024 15:48 WIB
BBMKG sebut bibit siklon tropis terpantau di Samudera Hindia
23 November 2024 15:33 WIB