Blogger ini Berhasil Kumpulkan Dana Tebus Tuntutan PM Singapura

id blogger ini, berhasil kumpulkan, dana tebus, tuntutan pm singapura

Blogger ini Berhasil Kumpulkan Dana Tebus Tuntutan PM Singapura

Singapura, (Antarariau.com) - Seorang penulis "blog" Singapura, yang dituntut karena merusak nama baik Perdana Menteri Lee Hsien Loong, mengatakan berhasil mengumpulkan dana untuk biaya perkara hukumnya dalam tempo empat hari melalui pengerahan dana massal.

Roy Ngerng Yi Ling, pekerja kesehatan pemerintah, yang mengunggah tanggapan mengenai masalah sosial, mengatakan 1.104 orang membantu mengumpulkan dana 72 ribu dolar Singapura, melampaui sasaran 70 ribu dolar saat ia memulai gerakan itu pada Jumat.

Ngerng menyiarkan transaksi banknya dalam platform pengumpulan dana massa. Banyak diantara pendonor memberikan komentar mengkritisi Lee dan menentang penggunaan tuntutan pencemaran nama baik untuk membungkam pengritik pemerintah.

Pejabat Singapura sejak lama menggunakan tuntutan hukum fitnah terhadap media cetak untuk menjaga reputasi mereka.

Ngerng merupakan pengritik dalam jaringan pertama yang diseret ke pengadilan oleh seorang pemimpin Singapura.

"Sumbangan itu sebagian besar berupa uang bernilai kecil, berkisar antara satu sen hingga dua ribu dolar," kata Ngerng (33) kepada AFP.

"Saya pikir ini merefleksikan keputusasaan rakyat dengan situasi sekarang," imbuh Ngerng, penulis blog bertajuk "The Heart Truths".

Lee mengajukan tuntutan fitnah pada Kamis ke Pengadilan Tinggi, dengan nilai ganti rugi minimum biasanya mencapai 5 ribu dolar Singapura.

Perdana Menteri menuding bahwa artikel yang diunggah Ngerng pada 15 Mei mengandung pernyataan yang menuduhnya melakukan penyelewengan dana publik.

Lee sebelumnya telah menolak permintaan maaf dan ganti rugi yang ditawarkan sebanyak 5 ribu dolar dari Ngerng. Pengadilan akan membuat keputusan mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan.

Sidang pendahuluan dijadualkan akan digelar pada 4 Juli.

Pengacara Lee mengatakan artikel yang diunggah itu memberi kesan bahwa perdana menteri yang juga ketua badan investasi pemerintah GIC "bersalah menyalahgunakan uang yang dibayarkan warga Singapura kepada Dana Penghematan Pusat (CPF)".

GIC mengelola lebih dari 100 miliar devisa asing negara kota tersebut. Sementara CPF merupakan dana pensiun pemerintah.

Ngerng mengatakan pada Senin bahwa untuk saat ini ia tidak akan "aktif mengumpulkan lebih banyak dana karena target yang dibuatnya sudah tercapai" namun mengindikasikan bahwa ia mungkin akan meminta bantuan untuk membayar kompensasi bagi Lee.

Eugene Tan, pembantu profesor pada Universitas Manajemen Singapura mengatakan tuntutan hukum itu ibarat "David melawan Goliath".

"Ada kesan bahwa mereka yang berkontribusi merasa senasib dengannya atau merasa bahwa pertanyaan Ngerng terkait CPF perlu didukung," katanya kepada AFP.

Media lokal dikontrol dengan ketat, sehingga penulis blog independen menjadi pengritik terkuat dalam pemerintahan Partai Aksi Rakyat yang sudah lama berkuasa.

Calvin Soh, pengusaha di bidang iklan mengatakan tuntutan hukum fitnah yang diajukan Lee terhadap Ngerng merupakan "bencana kehumasan" bagi partai berkuasa itu

"Ini bukan hanya masalah jumlah, pendanaan massal menunjukkan kepada anda besarnya pasar," tulis dia dalam akun Facebooknya.

"Bagaimana jika anda mengubah Roy menjadi simbol orang biasa yang ditindas karena anda menekan terlalu keras"?

Namun para komentator dalam blog pro-pemerintah mempertanyakan kenapa rakyat memberikan donasi kepada seseorang yang dituduh menyebarkan kebohongan.

Perusahaan-perusahaan media seperti Bloomberg, The Economist dan Financial Times sebelumnya membayar kompensasi dan meminta maaf kepada pemimpin Singapura termasuk Lee dan ayahnya, mantan perdana menteri Lee Kuan Yew, karena mempublikasikan artikel yang dinilai memfitnah.

Kelompok hak asasi manusia internasional menuding para pemimpin Singapura memanfaatkan tuduhan pencemaran nama baik yang akan menghancurkan tertuduh secara finansial, untuk membungkam pengritik dan lawan politik mereka.

Lee dan pemimpin partai berkuasa lain mengatakan tuntutan hukum tersebut perlu untuk menjaga reputasi mereka dari serangan tidak berdasar.