Mal Pelayanan Publik di Siak sudah berfungsi

id Mal pelayanan publik, MenPAN-RB resmikan, MPP Siak diresmikan

Mal Pelayanan Publik di Siak sudah berfungsi

Kegiatan peresmian secara kolektif 16 MPP di Indonesia oleh MenPAN-RB yang salah satunya di Kabupaten Siak. (ANTARA/HO-Pemkab Siak)

Siak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Siak mulai memfungsikan Mal Pelayanan Publik (MPP) usai diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia Abdullah Azwar Anassecara serentak di 16 kabupaten/kota, di Jakarta, Kamis.

"Alhamdulillah saya menghadiri peresmian MPP secara kolektif oleh Menteri MenPAN RB. Beberapa hari yang lalu, kita juga sudah 'soft launching' di daerah," kata Bupati Siak Alfedri dalam pesan elektronik yang diterima di Siak, Kamis malam.

Alfedri menjelaskan, MPP ini merupakan komitmen Pemkab Siak untuk terus meningkatkan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dalam MPP itu bergabung 23 instansi pusat, daerah, BUMD, perbankan dan swasta yang mengisi loket-loket dan melayani 176 perizinan dan nonperizinan.

"Pak menteri tadi mengatakan tidak perlu bangunan MPP mewah dan megah, yang terpenting fungsinya optimal. MPP kita sederhana tapi mewah, dan canggih. Kita harapkan dapat berjalan optimal dan melayani sistem digital," sebutnya.

MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas dalam acara peresmian itu mengapresiasi para kepala daerah yang telah menghadirkan MPP dan MPPDigital di daerahnya masing-masing. Saat ini sudah ada 216 MPP dan MPPD di seluruh Indonesia.

"Dari 508 kabupaten/kota, baru 216 MPP yang berdiri. Artinya, para 16 bupati/wali Kota yang hadir memiliki komitmen yang tinggi untuk kemajuan daerah," ujarnya.

Anas menegaskan, selain MPP yang sekarang sudah beroperasi, saat ini pemerintah juga maju ke MPP Digital. Diharapkan, melalui MPP Digital tersebut tantangan terkait layanan yang kompleks, ke depan akan semakin mudah, dan masyarakat tidak harus mengakses berbagai aplikasi.

"Saya mengajak kita semua untuk mengedepankan fungsi MPP. Menurut saya, bangunan tidak harus megah, yang terpenting fungsinya optimal. Sementara akselerasi layanan digital kita diminta pak Presiden untuk percepatan tata kelola sistem pengadaan berbasis elektronik (SPBE)," sebutnya.