Bawaslu Riau temukan warga tidak masuk DPT

Pekanbaru (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau masih menemukan warga setempat yang tidak masuk dalam Daftar Pilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2024.

Hal ini terjadi saat pengawasan proses

patroli kawal hak pilih di Perbatasan Pekanbaru - Pelalawan, yang digelar kemarin dengan tujuan menyisir para pemilih rentan.

"Kami ingin memastikan warga di Kelurahan Kulim ini sudah di-coklit oleh Pantarlih," kata Ketua Bawaslu Provinsi Riau Alnofrizal di Pekanbaru, Ahad.

Berdasarkan pengawasan, memang warga yang sudah memiliki tanda identitas di sini sudah dicoklit. Namun, masih banyak warga yang belum terdata karena mereka bukan berdomisili di lokasi itu.

"Kami berharap, dan kami juga sudah sampaikan ke warga di sini agar mereka mengurus, sehingga mereka menjadi pemilih di Pemilu 2024," kata Alnofrizal.

Sementara anggota Bawaslu Pekanbaru Rizqi Abadi mengatakan, patroli pengawasan kawal hak pilih ini, sesuai dengan surat instruksi Bawaslu RI Nomor 4 Tahun 2023.

"Di samping kita juga menyisir pemilih yang memang terdaftar di DPT atau DP4 yang belum dilakukan coklit atau yang sudah. Kita juga menyisir pemilih yang statusnya berdomisili tidak sesuai KTP atau KK," kata Rizqi.

Dari hasil pengawasan, ditemui beberapa warga yang KK atau KTP-nya masih berada di luar Kota Pekanbaru, salah satunya dari Provinsi Bengkulu. Bawaslu sudah menyosialisasikan kepada masyarakat agar segera memastikan menjadi pemilih di Pemilu 2024.

"Kita sudah cek tadi namanya terdaftar dalam sinkronisasi DPT online, maka kami mengimbau masyarakat yang terdaftar untuk mengurus pindah memilih kalau memang mau memilih di sini atau kalau memang mau memilih untuk seluruh pemilihan bisa mengurus kepindahan adminduk (KTP dan KK)," jelasnya.

"Jadi bukan hanya pindah memilih tapi juga pindah adminduknya. Tadi kita temukan beberapa yang sudah tinggal lama tapi masih KK luar Pekanbaru," tambah Rizqi.

Sementara itu, di TPS 02 (Lokasi Maredan) tersebut, tercatat ada 200 DPT yang ditemukan datanya, 90 di antaranya tidak ditemukan secara faktual.

"Ini kami mendorong agar data itu divalidkan. Kemudian juga sinkronisasi data pemilih. Karena kami temukan dalam proses pencoklitan ini, bahwa TPS berubah. Laporan dari PPK dulu TPS sudah disusun. Jadi kita harap ini nanti disusun," kata kata Panwascam Abuzar.