Pemkab Bengkalis anggarkan Rp7 miliar untuk pembangunan MPP

Pekanbaru (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, menganggarkan Rp7 miliar untuk pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) pada tahun 2023 dalam rangka peningkatan dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

"InsyaAllah 2023 nanti MPP di Kabupaten Bengkalis akan kami resmikan. Di sini kami mohon arahan petunjuk dan juga saran masukan tentang bagaimana kami bisa menciptakan MPP ini sehingga masyarakat kami merasa mudah, merasa cepat, merasa nyaman saat membutuhkan pelayanan," kata Bupati Bengkalis Kasmarni dalam rapat koordinasi bersama staf khusus Wapres Republik Indonesia di Pekanbaru, Senin.

Kasmarni juga mengungkapkan, meski MPP belum terbentuk, Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah membuat berbagai inovasi, terutama tentang pelayanan kependudukan, administrasi kependudukan, dan pelayanan lainnya kepada masyarakat.

"Kami telah meluncurkan aplikasi Jebol Master (Jemput bola secara masif dan terintegrasi), dimana kami dengan sistem mobile menjemput bola dalam hal perekaman KTP sehingga KTP-nya bisa langsung dicetak di tempat pada saat perekaman dan ini sudah berjalan," ujarnya.

Selain itu juga ada beberapa sistem di RSUD yang melayani pendaftaran secara daring, dan masyarakat lansia yang berobat ke RSUD khususnya di wilayah Duri juga disediakan pelayanan pengantaran obat.

"Jadi masyarakat kita atau lansia yang berobat nanti pulang obatnya kita yang antar, nah inilah inovasi-inovasi yang kami lakukan untuk membantu masyarakat dalam hal mendapatkan pelayanan publik yang baik," jelasnya.

Wilayah Kabupaten Bengkalis berada di tiga pulau, Pulau Rupat ada dua Kecamatan, Pulau Bengkalis dua Kecamatan dan Pulau Sumatera ada tujuh kecamatan.

"Ketika kami ingin melakukan pelayanan kalau kita dari Duri harus melewati Dumai dulu baru ke Bengkalis, kalau dari Rupat juga harus melewati Dumai dulu baru ke Bengkalis, mungkin ini salah satu kendala bagi kami tapi kami sudah berusaha dengan inovasi teknologi dengan menciptakan sistem yang baik," jelas Bupati Kasmarni.

Rakor ini dipimpin Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Masrul Kasmy, diikuti bupati/walikota se-Provinsi Riau. Adapun Stafsus Wapres yang hadir adalah Mohamad Nasir Stafsus Bidang Reformasi Birokrasi, Satya Arinanto Stafsus Bidang Hukum, Robikin Emhas Stafsus Bidang Politik dan Hubungan Antarlembaga.