Siapa yang menjadi saksi sang Putri Indonesia 2001 Angelina Sondakh menangis saat diadili atas kasus dugaan suap bersandi "apel" di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) beberapa waktu silam ?
Bahkan siapa yang menyangka, puluhan anggota Dewan Perwaklan Rakyat Daerah (DPRD) Riau ternyata sibuk dengan proyek namun motivasinya hanyan untuk perkaya diri, bukan harusnya demi kepentingan rakyat ?
Hal itu pun terungkap ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap basah adanya negosiasi di kalangan wakil rakyat yang berupaya bernegosiasi suap yang bersandikan "sapi".
Lalu, bagaimana tanggapan 'wong' awam ketika flu burung (virus) yang menjadi momok bagi kehidupan manusia, juga terang-terangan menjadi proyek bagi kalangan koruptor ? Bareskrim Polri mengungkap fakta tersebut pada Agustus 2012, dimana "tercium" adanya dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) atas berbagai pengadaan peralatan pembangunan fasilitas produksi riset dan ahli teknologi produksi vaksin flu burung Tahun Anggaran 2008-1010.
Namun 'anda' juga harus 'wow' gitu, ketika sejumlah perwira Polri ternyata juga terlibat kasus tipikor atas proyek pengadaan simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.
Apa kata dunia ?, kalau pengadaan kitab suci Al-Quran pun menjadi santapan bagi kalangan koruptor.
Sudah cukup rasanya negeri ini menjadi "tumbal" bagi keserakahan para "pahlawan bertopeng". Menyelip di sendi-sendi kemanusiaan, namun mengambil kesempatan "pahit" ketika kepercayaan menghampirinya yang tengah berkuasa.
Ayo bersih, dan katakan 'no' suap dan 'no' korupsi dengan hati yang ikhlas, tanpa "topeng" atau berlagak seperti pahlawan kesiangan.
Satu perusahaan ber-Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan komitmen untuk menjadi perusahaan yang bersih dari korupsi di Hari Listrik Nasional bertema "No Suap".
Apakah ini suatu bentuk "belasungkawa" atas kasus-kasus sebelumnya ? Dimana pada awal September 2012, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) juga sempat menetapkan General Manager (GM) PT PLN Sulawesi Maluku dan Papua (Sulmapa), Suaib Sakariah, sebagai tersangka dalam kasus korupsi penggelembungan anggaran sewa kendaraan dinas yang merugikan negara hingga Rp 3,721 Miliar.
Tanpa Korupsi
Mungkin tidak ada yang mampu menjawab. Namun yang pasti, komitmen itu menjadi "motto" di Hari Listrik Nasional (HPN) Ke-67 bagi Perusahaan Listrik Negara (PLN).
HLN menjadi tonggak untuk menyatukan komitmen untuk perseroan milik negara ini menjadi perusahaan tanpa korupsi. Tentunya, dimulai dengan upaya "bersih-bersih".
Direktur Utama PT PLN (Persero) Nur Pamudji di Jakarta tidak menampik bahwa saat ini ada persepsi di masyarakat tentang berkembangnya praktik korupsi di "tubuh" PLN. Penuntasannya pun memang bukan perkara mudah, tapi menjadi sebuah "PR" baginya untuk "mengutuk" perbuatan itu.
Maka dari itu pula, PLN mengangkat tema pada HLN ke 67 dengan tidak meninggalkan satu kata dari unsur korupsi, yakni "No Suap".
Manager Senior Sistem Distribusi Indonesia Barat yang juga menjabat sebagai (pejabat sementara) General Manager PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau (WRKR), Dany Embang, di Pekanbaru, Rabu (24/10), menegaskan komitmen tersebut.
"Pada HLN tahun ini, PLN siap berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang bersih sesuai dengan temanya, yakni 'PLN Bersih, No Suap'," katanya.
Komitmen ini menjadi harapan, demikian Dany, yang juga berjanji akan berusaha membangun sistem sistematis untuk mampu mencegah adanya tindak suap dan korupsi di perusahaan pendistribusi energi kelistrikan ini.
Dany menjelaskan, bahwa kemunculan tema "PLN Bersih, No Suap" bukanlah tema sembarang tema. Namun ia juga tidak menapik bahwa kelimat penentangan terhadap tindak pidana korupsi itu adalah sebuah "jampi-jampi" penegasan komitmen untuk terhadap antikorupsi.
"Kami juga ingin memberitahukan kepada seluruh staf, bahwa PLN sedang membangun institusi yang bersih tidak boleh ada lagi praktik suap di PLN. Jadilah pelayan masyarakat yang bersih dan 'no' suap," katanya.
"Jampi-jampi" mengusir "setan koruptor" di "tubuh" perusahaan listrik milik negara ini bukan sekedar isapan jempol, namun juga dibuktikan dengan pembangunan sistem yang saat ini juga telah berjalan.
Salah satu sistem antikorupsi itu (yang telah berjalan) yakni, sistem pemesanan untuk pemasangan jaringan listrik baru, pelanggan disarankan untuk mempelajari terlebihdahulu tarif yang dipasang (tertera pada webside resmi PLN).
"Listrik Pintar"
Kemudian inovasi terkini dari layanan PLN yang lebih menjanjikan perlawanan antikorupsi, bahkan lebih memberikan kemudahan, kebebasan dan kenyamanan bagi pelanggannya, yakni "Listrik Pintar". Inovasi ini juga menjadi solusi "isi ulang" dari PLN.
Dengan "Listrik Pintar", setiap pelanggan bisa mengendalikan sendiri penggunaan listriknya sesuai kebutuhan dan kemampuannya.
Seperti halnya pulsa isi ulang pada telepon seluler, maka pada sistem ini, pelanggan juga terlebih dahulu membeli pulsa (voucher/token listrik isi ulang) yang terdiri dari 20 digit nomor yang bisa diperoleh melalui gerai ATM sejumlah bank atau melalui loket-loket pembayaran tagihan listrik online.
Lalu, 20 digit nomor token tadi dimasukkan (diinput) ke dalam kWh Meter khusus yang disebut dengan Meter Prabayar (MPB) dengan bantuan keypad yang sudah tersedia di MPB.
Nantinya, lewat layar yang ada di MPB akan tersajikan sejumlah informasi penting yang langsung bisa diketahui dan dibaca oleh pelanggan terkait dengan penggunaan listriknya, seperti informasi jumlah energi listrik (kWH) yang dimasukkan (diinput), jumlah energi listrik yang sudah terpakai selama ini, jumlah energi listrik yang sedang terpakai saat ini (real time), dan memantau jumlah energi listrik yang masih tersisa.
Dengan demikian, pelanggan secara "real time", setiap saat, kapan saja dapat mengetahui secara persis penggunaan listrik di rumah.
Sampai pada Mei 2012, jumlah pelanggan PLN yang menggunakan "Listrik Pintar" sudah mencapai 5 juta pelanggan. Jumlah tersebut sekaligus memposisikan Indonesia menjadi negara dengan jumlah pelanggan listrik prabayar terbesar di dunia saat ini.
Afrika Selatan, negara yang memimpin dalam penggunaan meter listrik prabayar sejak 1993 hanya memiliki pelanggan prabayar empat juta lebih (sampai sekarang), demikian seperti dikutip dari webside resmi PLN.
Sebanyak lima juta pelanggan "Listrik Pintar" tersebut tersebar di berbagai propinsi di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua.
Sebagian besar pelanggan berada di Pulau Jawa dan Bali. Pelanggan di Jawa Barat dan Banten menjadi pelanggan tertinggi se-Indonesia dengan 1.663.528 pelanggan. Disusul oleh Jawa Timur 853.685 pelanggan, Jawa Tengah dan Yogyakarta 581.443 pelanggan, Jakarta dan Tangerang 486.599 pelanggan, dan Bali 216.259 pelanggan.
Sukses di Jawa Bali juga disusul dengan kesuksesan di wilayah lain di Indonesia seiring gencarnya PLN melakukan penetrasi layanan "Listrik Pintar".
Terbukti di Nusa Tenggara Barat sebanyak 206.505 merupakan pelanggan Listrik Pintar. Tertinggi untuk Indonesia Timur. Disusul oleh Nusa Tenggara Timur dengan 120.179 pelanggan. Sedangkan untuk Indonesia Barat, urutan tertinggi pelanggan Listrik Pintar ada di Lampung dengan 138.772 pelanggan. Tidak ketinggalan juga anak perusahaan PLN ikut aktif menjaring pelanggan menggunakan Listrik Pintar. Tercatat sebanyak 4.919 pelanggan PLN Batam menggunakan Listrik Pintar.
Pencapaian jumlah pelanggan Listrik Pintar yang lebih cepat dari target akhir 2012 ini didukung oleh pemilihan teknologi meter prabayar yang menggunakan standar internasional dengan sistem terbuka, yang artinya banyak produsen meter prabayar dapat berpartisipasi menyediakan meter prabayar.
"Sistem terbuka mampu membuat harga meter menjadi kompetitif dan layanan purna jual lebih baik," demikian ungkap Humas PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau, Sarno.
Mega Proyek
Seiring dengan ragam perbaikan internal di "tubuh" perusahaan listrik negara, kepercayaan untuk pemulihan sistem jaringan kelistrikan pun mulai menyusul.
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2006 tanggal 5 Juli 2006 yang telah diubah oleh Presiden RI Nomor 59 Keputusan tanggal 23 Desember 2009, pemerintah menugaskan perusahaan untuk membangun listrik tenaga batubara tanaman (PLTU) di 42 lokasi di Indonesia, yang meliputi 10 pembangkit listrik dengan kapasitas 6.900 Mega Watt (MW) di Jawa - Bali dan pembangkit listrik dengan kapasitas 32 agregat 2.252 MW di luar Jawa - Bali. Proyek ini diharapkan akan beroperasi pada tahun 2010 dan 2012.
Pada tanggal 31 Desember 2010, Perusahaan menandatangani 34 Pengadaan Rekayasa dan (EPC) kontrak konstruksi yang terdiri dari 10 pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas keseluruhan 7.490 MW di Jawa - Bali dan pembangkit listrik 24 titik dengan kapasitas 2.031 MW agregat di luar Jawa - Bali.
Menurut ketentuan kontrak tersebut, perusahaan diharuskan untuk membayar kontraktor uang muka, yang sekitar 15 persen dari harga kontrak dan 85 persen sisanya akan didanai melalui fasilitas kredit dari bank.
Tercatat sampai dengan 31 Desember 2010, perusahaan telah mengajukanuang muka dengan total sebesar 832.000.000 US Dollar dan Rp 4.394.840.000 untuk 33 kontrak EPC, atau sekitar 15 persen dari total nilai kontrak, yang tercatat sebagai aset dalam penyelesaian.
Uang muka tersebut didanai oleh hasil penerbitan Guaranteed Notes yang diterbitkan dan penarikan fasilitas kredit untuk program percepatan.
Kemudian pada tanggal 31 Desember 2010, PLN juga telah menandatangani 301 kontrak untuk peningkatan dan pembangunan transmisi baru dan gardu di Jawa dan luar Jawa. Proyek ini dibiayai melalui dana sendiri dan penarikan fasilitas kredit dari bank.
Komitmen belanja modal untuk konstruksi rutin merupakan kontrak yang ditandatangani untuk tanaman menghasilkan listrik tambahan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi. Proyek ini dibiayai melalui dana PLN dan pihak luar melalui pinjaman luar negeri, bantuan dan proyek investasi dari anggaran negara.
Semoga saja, tidak ada lagi "tangisan pahlawan bertopeng" dan PLN benar-benar "Bersih" untuk berpegang teguh menyatukan komitmen "No Suap", bukan sekedar "cuap-cuap".
Selamat Hari Listrik Nasional, semoga terang benderang negeri ku. ***2*** (T.KR-FZR)
